DIGTALPOS.com, Samarinda — Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Samarinda, khususnya Kecamatan Loa Janan Ilir, memicu keprihatinan mendalam. Selain merendam puluhan rumah warga, banjir juga membuat akses utama di Jalan HM Rifadin lumpuh total dan hingga kini belum dapat dilalui.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. Ia menilai banjir yang terus berulang tak lagi bisa dianggap sebagai bencana musiman.
“Ini bukan sekadar bencana tahunan. Kita sedang menghadapi krisis tata kelola lingkungan yang serius,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).
Darlis menekankan bahwa penyebab utama banjir tidak semata-mata berasal dari cuaca ekstrem, melainkan juga karena buruknya sistem drainase dan aktivitas pertambangan di wilayah hulu yang merusak struktur tanah serta mempercepat aliran air ke wilayah hilir.
“Debit air meningkat drastis, tapi sistem drainase kita masih mengandalkan infrastruktur warisan puluhan tahun lalu. Ketimpangan ini berbahaya jika tidak ditangani secara sistemik,” tegasnya.
Tak hanya itu, Darlis juga menyoroti lemahnya respons darurat pemerintah daerah. Hingga kini, warga terdampak di Loa Janan Ilir masih sangat bergantung pada bantuan darurat dan dapur umum.
Ia mengingatkan bahwa sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan dan ekonomi, Samarinda seharusnya tidak lumpuh hanya karena diguyur hujan lebat.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan, penguatan sistem drainase, serta percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk dan kolam retensi.
“Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan hujan. Akar masalahnya ada pada pembukaan lahan yang masif, kerusakan wilayah hulu, sistem tata air yang buruk, serta pembangunan yang abai terhadap daya dukung lingkungan,” ujarnya.
Untuk menjawab persoalan ini, Darlis mendorong pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan akademisi, aktivis lingkungan, dan dinas teknis guna merumuskan solusi yang berbasis data dan menjunjung keadilan ekologis.
“Kita butuh paradigma baru dalam pembangunan. Jangan terus mempertahankan ekonomi ekstraktif yang merusak lingkungan, sementara rakyat menjadi korban utamanya,” pungkasnya. (Adv)
