DIGTALPOS.com, Samarinda, Kalimantan Timur – Masa reses adalah kesempatan emas bagi legislator untuk kembali mendengarkan langsung kebutuhan dan harapan konstituen di daerah pemelihan masing-masing legislator.
Tak ingin menyia-nyiakan momen ini, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, melaksanakan reses di Desa Muara Kaman Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Jumat (01/11/2024) lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Fraksi Amanat Nasional DPRD Kaltim itu mengungkapkan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang hadir dan berbagi sejumlah keresahan secara terbuka. Beberapa isu utama yang diangkat oleh warga mencakup pembenahan infrastruktur jalan yang masih belum memadai serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasa masih kurang.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Baharuddin mencatat adanya kebutuhan akan program-program yang lebih mendukung pendidikan anak-anak serta akses layanan kesehatan yang lebih baik dan merata.
Menanggapi keluhan tersebut, Baharuddin berkomitmen untuk memperjuangkan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam sidang-sidang DPRD mendatang. “Saya akan bawa semua aspirasi ini ke DPRD dan pastikan suara masyarakat didengar dan diperjuangkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Baharuddin menjelaskan, semua masukan yang diperoleh selama reses ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan dan penganggaran di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperjuangkan kepentingan warga Muara Kaman Ulu.
Dalam kesempatan itu, Baharuddin juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. “Kami perlu bersama-sama bergotong royong untuk membangun daerah ini. Suara dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya.
Reses ini bukan hanya menjadi ajang mendengar, tetapi juga menguatkan hubungan antara legislator dan masyarakat, serta memastikan bahwa aspirasi warga benar-benar menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang akan diambil. (adv)
