DIGTALPOS.com, Bontang – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang di Kelurahan Bontang Lestari menjadi saksi dialog terbuka antara mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan, Rabu (3/9/2025).
Aliansi Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) memilih jalur audiensi dalam menyampaikan aspirasi, sebuah langkah yang dinilai mencerminkan kedewasaan berdemokrasi.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, didampingi jajaran pimpinan DPRD, Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano, serta perwakilan Kodim 0908 Bontang. Dari pihak aliansi, hadir sekitar 30 perwakilan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan yang membawa misi menyuarakan kepentingan rakyat.
Dalam forum tersebut, Aliansi Ampera menguraikan total 22 poin tuntutan, 17 poin terkait isu nasional dan 5 poin menyangkut isu lokal di Bontang. Isu nasional yang diangkat mencakup penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, dorongan transparansi anggaran DPR, hingga perlindungan hak-hak buruh yang dinilai masih rentan.
Sementara itu, isu lokal lebih menyoroti kepentingan masyarakat sehari-hari, mulai dari pengawasan ketat terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemerataan beasiswa pendidikan, percepatan penanganan banjir, implementasi perda pekerja lokal, hingga regulasi kepemudaan.
Ketua DPRD Kota Bontang memberikan apresiasi atas langkah yang ditempuh mahasiswa. Menurutnya, jalur dialog jauh lebih konstruktif dibandingkan aksi unjuk rasa di jalanan.
“Kami sangat menghargai semangat adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini kami terima, dan DPRD Bontang berkomitmen menindaklanjuti, baik isu nasional yang akan kami teruskan ke DPR RI, maupun isu lokal yang akan menjadi prioritas kerja kami,” tegas Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Suasana audiensi berjalan kondusif dan interaktif. Para peserta diberikan ruang menyampaikan pandangan, sekaligus berdiskusi langsung dengan para pejabat terkait. Acara kemudian ditutup dengan pembacaan berita acara audiensi yang disepakati bersama. Dokumen tersebut ditandatangani oleh DPRD Kota Bontang, Kapolres Bontang, serta perwakilan Kodim 0908, sebagai bentuk komitmen bahwa forum audiensi akan menjadi wadah komunikasi berkelanjutan bagi rakyat dan pemerintah.
Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano, turut mengapresiasi jalannya pertemuan. Ia mendukung penuh upaya penyampaian aspirasi melalui mekanisme dialog seperti ini. Inilah wujud demokrasi yang sehat, aspirasi masyarakat bisa tersampaikan tanpa harus mengganggu ketertiban umum.
” Dengan adanya kesepakatan ini, audiensi tidak hanya menjadi ajang menyampaikan aspirasi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah. Semoga tuntutan yang diusulkan ini bisa benar-benar terwujud menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya. (*)
