DIGTALPOS.com, Samarinda – Kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya oleh berbagai sektor, termasuk bisnis perhotelan. Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali langkah tersebut.
Seperti diketahui, efisiensi diberlakukan di semua lini pemerintahan, terutama melalui pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK). Nurhadi menilai, pemangkasan tersebut tidak hanya mengurangi okupansi kamar hotel, tetapi juga berdampak luas terhadap sektor ekonomi yang bergantung pada aktivitas pemerintahan.
“Secara pribadi, saya kurang setuju dengan kebijakan efisiensi ini, karena dampaknya terlalu meluas. Banyak profesi di Indonesia yang hidup dari sektor ekonomi tersebut,” ujar Nurhadi, Jumat (25/4/2025).
Ia menyebut, bukan hal yang mengejutkan bila bisnis penginapan dan pariwisata ikut terdampak, mengingat hampir 70 persen aktivitas sektor tersebut bergantung pada kegiatan pemerintahan.
Lebih jauh, Nurhadi mengingatkan bahwa penurunan aktivitas perhotelan juga akan berimbas pada pendapatan daerah melalui sektor pajak. Ia mencontohkan daerah seperti Provinsi Jambi yang bergantung pada sektor ini untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Bayangkan bagaimana daerah-daerah dengan pendapatan kecil bisa bertahan tanpa dukungan dari sektor perhotelan,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk mencari jalan tengah dalam menerapkan kebijakan efisiensi ini.
“Saya berharap ada solusi, misalnya pemerintah bisa menawarkan harga penginapan yang lebih rendah menyesuaikan dengan pagu anggaran, atau ada pelonggaran dalam kebijakan ini,” tutupnya. (Adv)
