DIGTALPOS.com, Samarinda — Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menggagas pembangunan jalan alternatif berupa coastal road yang menghubungkan Jembatan 1 Samarinda menuju Jalan Kapten Soedjono, atau Jembatan Achmad Amins (eks Jembatan Mahkota II).
Jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di kawasan Jalan Otto Iskandardinata dan wilayah Selili, Samarinda Ilir.
Rencana ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. Menurut dia, apabila dirancang secara matang, proyek tersebut tak hanya menjadi solusi transportasi, tetapi juga berpotensi menjadi ikon baru kota Samarinda.
“Kami mendukung jika pembangunan coastal road dan flyover ini diwujudkan sebagai bentuk inovasi dan keberanian dalam membawa wajah baru bagi daerah. Jika dirancang dengan baik, coastal road bisa menjadi simbol konektivitas baru di Kaltim,” ucapnya, Rabu (17/4/2025).
Kendati begitu, Reza mengingatkan bahwa Kaltim masih memiliki sejumlah persoalan mendasar, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi yang belum merata, terutama di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan.
“Masih banyak ruas jalan provinsi yang rusak dan memerlukan anggaran besar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas. Jalan-jalan ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat, penghubung antar kecamatan, serta akses utama menuju layanan kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.
Bagi Reza, pentingnya keseimbangan antara proyek berskala besar dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Reza berharap pembangunan monumental seperti coastal road tidak mengalihkan fokus dari prioritas-prioritas mendesak lainnya.
“Pemetaan skala prioritas pembangunan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat di daerah. Jangan sampai ambisi membangun ikon justru mengorbankan kebutuhan dasar,” kata dia.
Komisi III DPRD Kaltim, disebutnya, berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan perencanaan dan pembangunan proyek agar tetap berpihak pada rakyat.
“Kami akan mengawal proses ini agar pembangunan berjalan seimbang antara visi besar dan kebutuhan dasar. Karena pada akhirnya, pembangunan harus menghadirkan kemudahan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
