DIGTALPOS.com, Tenggarong – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memimpin delegasi daerah dalam acara pembahasan usulan Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).
Dengan penuh semangat, Kukar Siap Sukseskan Sekolah Rakyat, sebuah program unggulan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Acara ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD, Toni Bowo Satoto, serta perwakilan Bappeda dan dinas terkait. Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah mengajukan proposal untuk membangun tiga Sekolah Rakyat, dua di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, dan satu di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.
“Kukar Siap Sukseskan Sekolah Rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin,” katanya.
Proposal tersebut telah lolos verifikasi tim dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, BPN ATR, dan Kementerian Agama. Tim verifikator memastikan kesiapan Kukar, mulai dari perizinan, penyediaan lahan, hingga rekrutmen guru dan murid. “Kami berkomitmen memastikan semua persiapan berjalan lancar agar program ini segera terwujud,” tambah Sunggono.
Sekolah Rakyat dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang terkendala akses pendidikan. Program ini terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan seleksi murid dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
“Kukar Siap Sukseskan Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Sunggono.
Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, termasuk penyediaan tenaga pendidik dan anggaran melalui APBN 2025. Selain itu, program ini juga mencakup renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan. Sunggono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan membentuk karakter dan kapasitas anak-anak miskin. “Ini adalah upaya mulia untuk memajukan masyarakat kurang mampu,” pungkasnya. (Adv)
