DIGTALPOS.com, Kutai Kartanegara – Keterbatasan anggaran dan minimnya lapangan kerja bagi peserta bersertifikasi menjadi sorotan dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang digelar di Sekretariat Daerah Kukar, Rabu (9/7/2025) kemarin.
Hal itu disampaikan oleh Penjabat Fungsional Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, Yulius Rakhman, saat memaparkan capaian dan tantangan bidangnya dalam forum yang digelar atas undangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Yulius, program pelatihan dan sertifikasi di bidang konstruksi belum bisa dijalankan secara optimal akibat rasionalisasi anggaran. Selain itu, para lulusan bersertifikat juga masih kesulitan memperoleh pekerjaan karena belum tersedia informasi lowongan dari badan usaha konstruksi.
“Kami belum bisa menghubungkan peserta bersertifikasi dengan dunia kerja karena memang belum ada informasi lapangan kerja dari pihak badan usaha,” ungkap Yulius.
Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan regulasi dari pusat. Salah satunya melalui Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor BK0401-KD 1003 tertanggal 20 Agustus 2024, yang memuat pedoman tugas dan target penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.
“Surat edaran ini menjadi dasar kami dalam menyusun kegiatan seperti pelatihan, sertifikasi, pengawasan, hingga penyediaan data konstruksi,” jelasnya.
Yulius juga menekankan pentingnya pengawasan yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Konstruksi. Aturan ini memberikan panduan teknis berupa checklist kegiatan yang sangat dibutuhkan di lapangan.
Namun tantangan lain juga masih ada. Ia menyoroti rendahnya pemahaman pelaksana proyek terhadap aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta K4 (Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Keberlanjutan). Banyak proyek dinilai lebih mengutamakan efisiensi waktu dan biaya ketimbang keselamatan kerja.
Yulius berharap penilaian LPPD tahun ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dan diikuti oleh peningkatan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap program-program pengembangan SDM konstruksi.
“Kami harap tidak hanya mendapatkan penilaian yang baik, tetapi juga dukungan nyata dari Pemkab untuk menyukseskan pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan di bidang konstruksi,” tutupnya. (Adv)
