DIGTALPOS.com, Bontang – Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2022, mendapat sorotaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.
Dari total anggaran Bansos berupa BLT di tahun 2022 sebesar Rp 4,681 miliar, baru terealisasi Rp 2,765 miliar atau setara 56,87 persen.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mempertanyakan realisasi Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2022.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik, mempertanyakan alasan pemkot soal tidak maksimalnya realisasi serapan anggaran tersebut. Padahal, kata dia, anggaran sebesar itu seharusnya bisa serap maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Harus ada evaluasi dan bimbingan ataupun masukan biar tahu kendalanya. Karena mestinya dana itu bisa terserap maksimal untuk masyarakat,” ucap Abdul Malik belum lama ini.
“Apa Bansos tidak ada penerima sampai realisasi hanya setengah dari perkiraan. Harus ada evaluasi dan bimbingan ataupun masukan biar tahu kendalanya. Karena mestinya dana itu bisa terserap maksimal untuk masyarakat,” ucap Abdul Malik belum lama ini.
Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah menjelaskan, kecilnya serapan anggaran Bansos itu disebabkan karena terbaginya anggaran. Ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
“Untuk Dinsos-PM belanja Bansos, yaitu BLT BBM dari periode Oktober, November, dan Desember sesuai SE Menedagri nomor 500/2316/IJ 2022. Sementara, di Dinas Perkimtan alokasi bansos diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Namun, karena minim ada bencana sehingga tidak terserap semua,” ungkapnya. (Adv)
