DIGTALPOS.com, Samarinda – Wacana kenaikan biaya haji di 2023 yang dihembuskan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), menuai sorotan sejumlah pihak. Tak terkecuali DPRD Kaltim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengatakan Kemenag seharusnya terbuka soal kenaikan biaya haji ini, mulai detail kenaikannya hingga apa saja variabel biayanya.
Ia berharap Kemenag mampu mencari opsi lain dibanding harus menaikkan ongkos naik haji.
“Pemerintah ada wacana kenaikan ini. Harusnya bisa menyinkronkan biaya,” katanya Rabu (25/1/2023).
Menurutnya, pemerintah pusat harus terbuka dan transparan mengenai kenaikan dana haji ini.
Tiyo menyebut, ini bukan perkara dinaikkan atau diturunkan tapi menyesuaikan harga yang saat ini berlaku.
“Kalau bisa diturunkan, mengapa tidak? Diturunkan dong,” katanya lagi.
Diketahui, Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj menjelaskan alasan kenaikan biaya haji yang diusulkan Kemenag dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI itu.
Mustolih menyebut kenaikan biaya haji diyakini bisa menjaga keberlangsungan keuangan haji.
“Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi,” ujar Mustolih dilansir Antara dan dikutip Sabtu (21/1/2023).
Mustolih mengatakan kenaikan biaya haji sulit dihindari jika pembandingnya dengan acuan biaya sebelum pandemi Corona terjadi pada 2019. (adv)
