DIGTALPOS.com, Bontang – Polemik terkait kebijakan tarif sewa lapangan di Stadion Bessai Berinta Kota Bontang kini ramai menjadi perbincangan publik. Banyak warga merasa keberatan dengan adanya biaya penggunaan lapangan, bahkan untuk kegiatan nonkomersial seperti olahraga rutin komunitas atau kegiatan sosial.
Stadion yang selama ini menjadi ikon olahraga kebanggaan masyarakat Bontang itu dinilai mulai kehilangan fungsi sosialnya. Padahal, setiap pagi dan sore, kawasan stadion selalu dipadati warga yang berlari kecil, bermain sepak bola, hingga sekadar berkumpul bersama keluarga menikmati suasana terbuka.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa stadion tidak seharusnya menjadi ruang eksklusif. Ia menilai, fasilitas publik seperti Bessai Berinta mesti tetap terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
“Saya juga baru tahu kalau ada aturan seperti itu. Kalau untuk kegiatan komersial, ya wajar dikenakan biaya. Tapi kalau warga mau olahraga biasa, harusnya tidak perlu bayar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).
Mantan Wakil Ketua DPRD Bontang ini menilai, pemerintah perlu meninjau kembali Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi dasar penerapan tarif sewa tersebut. Ia mengaku telah menerima banyak keluhan dari warga yang menilai kebijakan ini justru membatasi ruang gerak mereka.
Menurutnya, fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi rakyat itu sendiri.
“Jangan sampai stadion yang dibangun dari uang rakyat malah jadi tempat yang membatasi rakyat. Prinsipnya, fasilitas publik itu harus kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Wawali juga berencana melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Bontang untuk mengevaluasi dan menyesuaikan aturan agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kita akan bahas bersama dewan agar ada kejelasan. Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan kesalahpahaman. Tujuannya bukan untuk mempersulit warga, tapi bagaimana fasilitas tetap terawat dan bisa dimanfaatkan semua pihak,” tambahnya.
Selain menyoroti soal tarif sewa, Agus Haris juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akses publik dan tanggung jawab pemerintah dalam pemeliharaan aset daerah. Ia berharap, setiap kebijakan ke depan dapat lebih berpihak pada kemudahan masyarakat tanpa mengurangi aspek pengelolaan yang profesional.
“Fasilitas publik itu milik bersama. Pemerintah memang perlu menjaga dan merawatnya, tapi akses warga juga harus tetap dijaga. Stadion ini bukan hanya tempat olahraga, tapi juga ruang sosial, tempat warga bertemu dan membangun kebersamaan,” pungkasnya. (Adv)
