DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Uci, menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan fasilitas pendidikan di Daerah Pemilihan (Dapil) 1.
Ia menegaskan akan segera melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut guna menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai minimnya fasilitas pendidikan, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Program di dapil cukup beragam, namun salah satu yang paling mendesak adalah kebutuhan akan bangunan SMA. Jumlahnya sangat kurang,” ujar Uci saat ditemui awak media di ruang kerjanya, belum lama ini.
Uci menjelaskan, kebijakan zonasi memperparah situasi karena membatasi akses siswa ke sekolah-sekolah unggulan di wilayah tersebut. Menurutnya, sistem zonasi memaksa siswa untuk bersekolah di institusi dalam area zonasi tertentu. Meskipun dimaksudkan untuk meratakan akses pendidikan, kebijakan ini justru menimbulkan kendala bagi siswa yang ingin bersekolah di sekolah yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan dianggap unggulan.
“Sistem zonasi ini membuat orang tua dan murid kesulitan karena tidak semua sekolah unggulan ada di wilayah tersebut,” ucapnya.
Uci berharap agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah terobosan dalam mengatasi kendala ini. Ia mengusulkan agar prioritas diberikan pada pembangunan SMA di Dapil 1 dan evaluasi kebijakan zonasi agar lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Dengan adanya penambahan bangunan SMA dan kebijakan zonasi yang lebih bijaksana, diharapkan kebutuhan pendidikan masyarakat bisa terpenuhi. Hal ini penting agar akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala aturan zonasi yang memberatkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Uci berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, guna memastikan permasalahan ini mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upayanya untuk memperjuangkan hak pendidikan masyarakat di Dapil 1, sehingga anak-anak di daerah tersebut bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai. (Adv)
