DIGTALPOS.com, Samarinda – Persoalan banjir yang masih membayangi Kota Balikpapan mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Legislator dari daerah pemilihan Balikpapan itu mendesak pemerintah kota agar lebih serius menata sistem drainase dan mengendalikan alih fungsi lahan yang kian masif.
“Penanganan banjir tidak bisa setengah-setengah. Drainase harus dibenahi, alih fungsi lahan juga harus diatur ulang,” tegas Sigit, Rabu (2/7/2025).
Ia menilai, pengelolaan lingkungan di Balikpapan perlu ditingkatkan dengan belajar dari daerah lain yang telah berhasil menangani persoalan serupa. Bahkan, ia menyebut sistem pengelolaan air ala Belanda patut dijadikan inspirasi.
“Kita bisa lihat bagaimana Samarinda mulai membenahi saluran air dengan memperbesar dimensi drainase. Di luar negeri seperti Belanda, mereka menggunakan gorong-gorong bawah tanah dan kanal yang rapi dan bersih,” jelasnya.
Menurutnya, banjir di Balikpapan bukan semata karena curah hujan tinggi, melainkan juga karena buruknya penataan ruang dan pembangunan permukiman baru yang mengabaikan keseimbangan lingkungan.
“Alih fungsi lahan di Balikpapan bukan untuk tambang, tapi lebih ke pemukiman. Ini harus diatur dalam tata ruang kota. RTRW dan detail perencanaan tata ruang harus diperketat agar tidak menimbulkan bencana ekologis,” katanya.
Meski begitu, Sigit mengakui ada perbaikan di sejumlah wilayah yang sebelumnya rawan banjir. Salah satunya di kawasan Puskip. Namun, ia mengingatkan bahwa perbaikan tak boleh berhenti di satu titik, melainkan harus terencana dan berkelanjutan.
“Pembangunan kanal, parit, dan gorong-gorong bawah tanah harus jadi prioritas. Jangan menunggu genangan baru bergerak,” tegasnya.
Selain dari sisi infrastruktur, Sigit juga menyoroti pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya soal pengelolaan sampah.
“Jangan buang sampah sembarangan. Masyarakat harus mulai memilah sampah rumah tangga. Bank sampah itu bukan sekadar tren, tapi solusi nyata. Bahkan Balikpapan sudah lebih dulu memulainya dibanding daerah lain,” ungkapnya.
Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang aktif mendukung upaya penanggulangan banjir dan kawasan kumuh. Salah satunya melalui pembangunan saluran pembuangan ke laut di kawasan BSB serta bantuan pipanisasi air bersih.
“Pemerintah provinsi tetap hadir untuk membantu kota. Karena pada akhirnya, yang dilayani adalah masyarakat. Kami di DPRD tentu akan mendukung program-program yang pro terhadap lingkungan dan kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Adv)
