DIGTALPOS.com, Samarinda — DPRD Kaltim menyambut positif gagasan pemerintah pusat dalam menghadirkan Sekolah Garuda sebagai model pendidikan unggulan di Indonesia. Namun, dukungan ini disertai sejumlah catatan penting agar program tersebut tidak sekadar menjadi proyek elitis tanpa arah yang jelas dan keberlanjutan kebijakan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ke SMAN 10 Samarinda, belum lama ini.
Menurut Agusriansyah, konsep Sekolah Garuda harus dibangun dengan menjunjung prinsip keadilan sosial dan inklusivitas. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan ini tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok terbatas, tetapi harus menjadi bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.
“Kami mendukung penuh gagasan ini. Namun, penting untuk memastikan bahwa Sekolah Garuda tidak menjadi simbol kemewahan yang hanya dapat diakses segelintir orang. Program ini seharusnya menjadi tonggak sistem pendidikan nasional yang adil dan berdaya saing global,” kata Agusriansyah, Rabu (18/6/2025).
Ia menekankan pentingnya payung hukum yang jelas agar program ini tidak berhenti di tengah jalan. Tanpa regulasi yang kuat, menurutnya, Sekolah Garuda berisiko menjadi sekadar proyek jangka pendek tanpa dampak yang signifikan.
“Diperlukan regulasi yang tegas, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, untuk menjamin arah kebijakan dan kelangsungan program ini. Dunia usaha, satuan pendidikan, dan masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif,” ujarnya.
Agusriansyah juga mendorong agar evaluasi keberhasilan program tidak dilakukan secara subjektif. Ia meminta pemerintah menggunakan indikator yang konkret dan objektif dalam mengukur kinerja Sekolah Garuda.
“Keberhasilan sekolah ini harus diukur dari kemampuannya melahirkan lulusan yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat internasional, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” tukasnya. (Adv)
