DIGTALPOS.com, Samarinda – Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor lingkungan menunjukan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum. Hal itulah yang menjadi perhatian Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menilai ketimpangan tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi kelestarian alam di Benua Etam.
“Misal, ada pelanggaran oleh perusahaan besar yang seharusnya bisa ditindak, tapi luput dari sanksi. Nah, sementara masyarakat kecil, cepat dikenakan sanksi tindakan hukum,” ucapnya, Senin (30/6/2025).
Ia menyesalkan masih banyaknya perusahaan tambang dan industri yang tetap beroperasi meski terbukti mencemari lingkungan.
Padahal, menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, disebutnya, sebagian besar dari mereka belum memenuhi kewajiban pengelolaan limbah dan reklamasi pascatambang sesuai izin usaha.
Sarkowi menilai, ketidakseimbangan dalam penegakan hukum justru memperburuk upaya menjaga harmoni antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.
“Pemerintah harus lebih serius dalam pengawasan. Jangan hanya tegas terhadap pelanggaran kecil, sementara pelanggaran besar oleh industri besar seolah dibiarkan,” tegasnya.
Sarkowi menambahkan, dampak dari lemahnya pengawasan ini sangat dirasakan masyarakat. Mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, hingga gangguan kesehatan yang terus berulang tanpa adanya pertanggungjawaban nyata dari pelaku usaha.
Dia berharap aparat penegak hukum dan instansi teknis untuk bertindak tegas, tanpa pandang bulu.
“Keberpihakan pada keadilan ekologis harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek,” imbuhnya.
“Kalau negara tidak mampu menegakkan aturan terhadap perusahaan, maka itu artinya negara telah kalah,” pungkasnya. (Adv)
