DIGTALPOS.com, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam menangani persoalan ketenagakerjaan melalui langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan. Salah satu upaya nyata tersebut adalah penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), yang disosialisasikan di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (18/06/2025).
Acara sosialisasi ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, yang hadir mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah. Dalam sambutannya, Sunggono menegaskan pentingnya penyusunan RTKD sebagai fondasi bagi pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kukar yang lebih adaptif, terencana, dan inklusif.
“RTKD adalah peta jalan bagi kebijakan ketenagakerjaan kita. Ini bukan hanya soal angka-angka, tetapi soal bagaimana kita memastikan bahwa setiap warga Kukar memiliki kesempatan yang adil untuk bekerja, berkembang, dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah,” ujar Sunggono di hadapan para peserta yang terdiri dari berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja.
Ia mengungkapkan bahwa meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kukar mengalami sedikit penurunan dari 4,14% di tahun 2022 menjadi 4,05% di tahun 2023 berdasarkan data BPS angka tersebut masih menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam dunia ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, lanjutnya, penyusunan RTKD harus dilakukan secara sistematis, berbasis data akurat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Sunggono juga menyampaikan bahwa melalui RTKD, Pemkab Kukar ingin memperoleh gambaran komprehensif terkait kondisi dan kebutuhan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Hasil RTKD akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan strategis, seperti pengembangan program pelatihan kerja, pemberdayaan masyarakat produktif, serta penyelarasan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Kita harus membangun sinergi lintas sektor. Pemerintah sebagai fasilitator, dunia usaha sebagai penyedia lapangan kerja, akademisi sebagai pemberi masukan berbasis riset, dan masyarakat sebagai pelaku utama,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa ketenagakerjaan tidak bisa hanya diurus satu pihak, melainkan harus melibatkan semua komponen agar target pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai.
Acara sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, yakni Rini Nurhayati selaku Koordinator Perencanaan Tenaga Kerja Makro. Ia memberikan pemaparan mengenai mekanisme penyusunan RTKD yang efektif dan berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja nasional maupun regional.
Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini juga dibahas berbagai tantangan yang dihadapi Kukar, mulai dari ketimpangan keterampilan, kebutuhan sertifikasi kompetensi, hingga tantangan ketenagakerjaan digital. Semua ini dinilai sangat krusial untuk disesuaikan dalam RTKD agar mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Menutup sambutannya, Sunggono menekankan pentingnya implementasi RTKD yang konsisten serta dilakukan evaluasi berkala. “RTKD bukan sekadar dokumen, tapi harus menjadi pedoman aplikatif dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi RTKD akan sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama kita semua,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Kukar berharap dapat memperkuat pemahaman lintas sektor akan pentingnya perencanaan tenaga kerja yang responsif dan antisipatif terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Kukar dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Adv)
