DIGTALPOS.com, Samarinda — Penurunan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu. Isu ini mengemuka dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik dan General Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Jumat (05/12/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) serta diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan tujuan memperkuat evaluasi, koreksi, dan perencanaan perbaikan RB untuk tahun mendatang.
Dalam arahannya, yang dibacakan oleh Wakil Bupati Suhuk, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengekspresikan keprihatinan mendalam atas nilai RB Mahulu tahun 2024 yang hanya mencapai indeks 54,19 atau berada pada kategori CC. Tidak hanya itu, skor RB Tematik turut mengalami penurunan signifikan dari 10,65 menjadi 8,44. Bagi Bupati Angela, angka-angka tersebut menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintahan bahwa peningkatan kapasitas aparatur serta pemahaman terhadap tata kelola modern perlu diperkuat secara lebih sistematis.
Angela menegaskan bahwa tahun 2025 harus menjadi titik balik bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia meminta setiap OPD tidak hanya memahami catatan evaluasi RB, tetapi benar-benar menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Angela juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara BKPSDM selaku pengampu RB General, Inspektorat Daerah, Diskominfo, serta Bagian Organisasi. Sinergi erat seluruh unsur ini, katanya, merupakan kunci utama memastikan arah pembenahan sejalan dengan standar tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern. Selain itu, integrasi program kerja dengan enam prioritas pembangunan nasional dinilai sangat penting untuk memperkuat capaian RB Mahulu.
“Pendampingan ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi momentum untuk memperbaiki cara kita berpikir, bekerja, dan melayani. Reformasi Birokrasi harus menjadi perubahan nyata, bukan hanya laporan di atas kertas,” tegas Angela.
Bupati berharap melalui upaya pembenahan yang lebih disiplin dan profesional, Mahulu dapat memperbaiki capaian RB secara signifikan pada tahun 2025. Menurutnya, Reformasi Birokrasi harus dimaknai sebagai komitmen, bukan kewajiban belaka. Komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani, adaptif, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Dengan demikian, kegiatan pendampingan RB tahun 2025 ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat bagi Pemkab Mahulu untuk mengakselerasi perbaikan kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh wilayah. (Adv)
