DIGTALPOS.com, Samarinda — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus memperkuat pondasi pembangunan dari tingkat kampung melalui rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan kader masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Bimtek Coretax Perpajakan serta Pelatihan TP PKK, Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang resmi dibuka oleh Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, mewakili Bupati Angelina Idang Belawan, di Samarinda, Kamis (04/12/2025).
Pada agenda tersebut, Pemkab Mahulu menempatkan kampung sebagai garda terdepan pelayanan publik, sekaligus ujung tombak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Karena itu, seluruh aparatur kampung dan kader masyarakat didorong untuk memiliki pemahaman yang kuat, sistematis, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
Dalam arahannya, Bupati melalui Wabup Suhuk menyoroti tantangan teknis yang masih sering muncul dalam penerapan sistem Coretax, terutama terkait mekanisme pembayaran pajak melalui aplikasi ATKPD. Permasalahan administrasi seperti input data, validasi, dan kesesuaian dokumen disebutnya dapat berdampak langsung pada akuntabilitas dana kampung.
“Peningkatan kapasitas aparatur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kesalahan administrasi, sekecil apa pun, berpengaruh pada kepercayaan publik dan kelancaran pembangunan,” tegasnya.
Bimtek ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran komprehensif agar aparatur kampung mampu mengoperasikan sistem perpajakan modern dengan benar, transparan, serta sesuai regulasi.
Tak hanya sektor administrasi keuangan, Pemkab Mahulu juga memperkuat pelayanan sosial dasar, terutama melalui kader Posyandu dan KPM. Bupati menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran vital dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, seperti pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan ibu hamil, hingga edukasi gizi.
Sementara itu, kader KPM diminta bekerja lebih teliti dan terstruktur dalam pendataan keluarga berisiko stunting. Akurasi data dianggap menjadi kunci agar intervensi pemerintah baik bantuan gizi, pemantauan kesehatan, maupun pendampingan keluarga dapat tepat sasaran.
“Upaya menurunkan stunting tidak bisa setengah-setengah. Data harus valid, pelayanan harus aktif, dan pengawasan harus konsisten,” tegas Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya peran Tim Penggerak PKK di kampung sebagai motor penguatan ketahanan keluarga. Implementasi 10 Program Pokok PKK disebut harus berlangsung konsisten, mulai dari pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pangan, kesehatan, hingga perencanaan sehat keluarga.
Ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi momentum mempertegas komitmen PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Pemkab Mahulu optimistis bahwa rangkaian pelatihan ini akan melahirkan aparatur kampung dan kader masyarakat yang lebih tangguh, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan warga. Dengan penguatan kompetensi di berbagai sektor, pembangunan akar rumput diharapkan berjalan lebih solid, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Ketika kampung kuat, maka Mahulu akan tumbuh semakin mandiri dan maju,” pungkas Wabup Suhuk. (Adv)
