DIGTALPOS.com, Samarinda – Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Kaltim. Dalam catatan terbaru, angka pertumbuhan penduduk di Benua Etam mencapai 2,8 persen per tahun, jauh di atas rata-rata nasional. Uniknya, pertumbuhan ini bukan disebabkan oleh angka kelahiran atau kematian, melainkan didominasi oleh arus migrasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa fenomena ini berbeda dengan pola pertumbuhan penduduk di provinsi-provinsi lain, terutama di Pulau Jawa. “Kalau di Jawa, pertumbuhan penduduk terjadi karena faktor fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian). Tapi di Kaltim, justru karena migrasi yang masif,” ungkap Darlis saat ditemui di Samarinda, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, perpindahan penduduk ini berdampak langsung pada berbagai sektor, salah satunya adalah pendidikan. Arus kedatangan warga baru yang terus meningkat menciptakan mobilitas sosial tinggi yang cenderung tidak stabil, terutama bagi keluarga dengan anak usia sekolah.
“Orang yang datang ke Kaltim pasti membawa cerita dan persoalan masing-masing. Banyak anak sekolah yang ikut berpindah dan akhirnya kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan setempat. Ini salah satu penyebab meningkatnya angka anak tidak sekolah dan menurunnya rata-rata lama sekolah di Kaltim,” tegasnya.
Darlis menilai, pemerintah daerah harus bergerak cepat dan cermat dalam menyusun kebijakan pendidikan yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial ini. Apalagi, Kaltim kini menjadi sorotan nasional seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan akan menarik lebih banyak pendatang dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau kita tidak siapkan pendidikan yang tangguh dan terbuka terhadap perubahan ini, maka generasi kita bisa ketinggalan jauh. IKN bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kualitas sumber daya manusia yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Darlis, perlu menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi realitas demografis Kaltim yang terus berubah. (Adv)
