DIGTALPOS.com, Samarinda – Dunia usaha perhotelan kembali bernapas lega. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mencabut larangan penyelenggaraan rapat atau kegiatan instansi pemerintah di hotel. Kebijakan ini dinilai sebagai angin segar bagi industri perhotelan yang sempat terpuruk akibat pembatasan anggaran sebelumnya.
Selama aturan larangan berlaku, banyak hotel kehilangan salah satu sumber pendapatan utamanya yakni kegiatan kedinasan dari lembaga pemerintahan. Dampaknya terasa signifikan, terutama bagi hotel yang selama ini bergantung pada kerja sama dengan instansi pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut positif langkah Kemendagri tersebut. Menurutnya, kebijakan baru ini mencerminkan respons terhadap kondisi ekonomi riil di daerah.
“Pemerintah pusat kini memberikan kelonggaran bagi instansi untuk kembali menggelar kegiatan di hotel. Ini wujud kepekaan terhadap keluhan pelaku usaha yang sempat kehilangan pasar,” ucapnya, Jumat (20/6/2025).
Ia mengakui, larangan sebelumnya memang dilandasi semangat efisiensi anggaran. Namun, di sisi lain, kebijakan itu membuat sektor jasa, khususnya perhotelan, kehilangan tumpuan pendapatan yang cukup besar.
Dengan dibukanya kembali ruang kerja sama, Sarkowi mendorong pihak hotel untuk menyesuaikan diri baik dari sisi tarif maupun layanan agar tetap sesuai dengan kemampuan belanja lembaga pemerintah.
“Ini kesempatan untuk membentuk pola kemitraan baru. Dunia usaha perlu adaptif. Paket kegiatan dan besaran anggaran bisa dibicarakan secara fleksibel, asalkan saling menguntungkan,” imbuhnya.
Sarkowi juga menekankan, kebijakan ini harus digunakan secara bijak. Tujuannya bukan semata-mata meningkatkan transaksi, tetapi juga menciptakan ruang kerja yang produktif dan representatif bagi instansi pemerintah.
Kemudian, lanjut dia, keputusan Kemendagri membuka peluang besar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor usaha lokal. Selain mendorong efisiensi, kerja sama ini juga bisa menjadi jalan menuju pemberdayaan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
“Yang kita harapkan bukan cuma uang yang berputar, tapi juga adanya kolaborasi sehat antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini soal bagaimana menggunakan anggaran dengan efektif dan memberi dampak luas,” tukasnya. (Adv)
