DIGTALPOS.com, Kutai Timur — Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, ST, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tahun 2025 yang digelar di Gedung Meranti, Sekretariat Kabupaten Kutim, Minggu (27/7/2025).
“Hari Anak Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tapi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan anak-anak hari ini. Mereka harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan membahagiakan,” tegas Jimmi dalam sambutannya.
Menurutnya, anak-anak adalah aset paling berharga bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, DPRD Kutim terus berkomitmen mendukung berbagai kebijakan dan program yang berpihak pada kepentingan anak, mulai dari akses pendidikan yang merata, pembangunan fasilitas publik yang ramah anak, hingga perlindungan sosial yang menyeluruh.
“Anak adalah investasi jangka panjang. Kita harus menjamin hak mereka untuk bermain, belajar, dan tumbuh tanpa ancaman kekerasan maupun eksploitasi,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia juga menekankan pentingnya membentuk karakter dan kecakapan hidup anak-anak sejak dini, agar mereka siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Tidak cukup hanya pendidikan formal, menurutnya, tetapi juga diperlukan ruang-ruang tumbuh yang menumbuhkan kreativitas, semangat kompetitif, dan ketangguhan mental.
Kegiatan HAN 2025 di Kutim sendiri dinilai berjalan sukses, dengan berbagai lomba edukatif yang dirancang untuk menggali potensi dan keberanian anak-anak dalam berkompetisi secara sehat.
“Melalui kegiatan seperti ini, mereka belajar tentang kerja keras, sportivitas, dan kepercayaan diri. Ini sangat penting dalam membentuk generasi yang kuat dan siap bersaing,” ucapnya.
Sebagai bentuk konkret perhatian terhadap masa depan anak-anak, Jimmi juga mengungkapkan bahwa saat ini DPRD dan Pemkab Kutim tengah merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
“Kami mendorong agar Raperda KLA segera diajukan. Ini bukan hanya regulasi, tapi bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam menjamin hak anak secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)
