DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Belum semua masyarakat miskin di Kota Bontang menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Pusat), karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 262/HUK/2022 tentang Fakir Miskin.
Kriteria tersebut masih bersifat global dan berlaku untuk semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Padahal, Bontang memiliki kearifan lokal dan tingkat kemahalan yang berbeda dengan daerah lainnya. Sebab itu, perlu dibuat kriteria kemiskinan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, sehingga masyarakat miskin yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diakomodasi oleh daerah melalui APBD.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang telah melakukan konsultasi ke Pusat Data & Informasi Kementerian Sosial untuk membahas cara agar semua masyarakat miskin di Kota Bontang bisa mendapatkan bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam konsultasi tersebut, didapatkan hasil bahwa daerah diperbolehkan berinovasi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk membuat kriteria kemiskinan daerah melalui Surat Keputusan (SK) Walikota.
“Alhamdulillah, komitmen pemerintah Kota Bontang sangat mendukung dalam upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Kepala Dinsos-PM Kota Bontang, Toetoek Ekowati Pribadi, belum lama ini.
“Kami akan segera mengusulkan pembuatan kriteria kemiskinan lokal yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Bontang, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Dengan adanya kriteria kemiskinan lokal ini, diharapkan semua masyarakat miskin di Kota Bontang, terutama yang belum terdata dalam DTKS, dapat menerima bantuan sosial yang layak. Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk terus berinovasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat demi kesejahteraan warganya. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan di Kota Bontang.
Pemerintah Kota Bontang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya ini dengan memberikan masukan yang konstruktif agar program pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik dan merata. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kesejahteraan warga Bontang akan semakin meningkat dan angka kemiskinan dapat ditekan secara efektif. (*)
