DIGTALPOS.com, Bontang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jum’at (5/7/2024).
Rombongan para wakil rakyat itu diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang, Usman, di Kantor BPBD Bontang, Jalan Ir. H. Juanda No.36, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur.
mengunjungi, dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Jum’at (5/7/2024), di Kantor BPBD Bontang.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Sistem Penanggulangan Bencana Karhutla DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menerangkan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Rancangan raperda ini dibuat lantaran tingginya kasus karhutla yang terjadi di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan ini, pihaknya juga ingin mengetahui informasi terkait penanganan karhutla di Kota Bontang. Ia menyebutkan, kawasan Bontang termasuk yang kriteria khusus.
“Karena Bontang diapit perusahaan besar dan disekelilingnya juga terdapat hutan-hutan,” ujarnya.
Melalui koordinasi bersama BPBD Bontang, ia akan menyerap informasi mengenai penaggulangan, penanganan dan pemetaan bencana di Kota Bontang, serta pola dan cara kerja BPBD bersama stakeholder dan lintas sektoral.
“Ini untuk menyempurnakan draft raperda kami, tentang ritme dan gambaran, bagaimana penanganan karhutla di Kaltim,” jelasnya.
Hasil dari informasi yang di dapatkan di setiap daerah, akan dirumuskan pada satu rancangan dalam regulasi tersebut.
Disisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang, Usman mengapresiasi DPRD Provinsi yang melibatkan pihaknya dalam memuat Raperda mengenai kebencanaan.
Dirinya mengungkapkan, karhutla menjadi bencana tertinggi yang terjadi di sepanjang awal tahun 2024. Oleh karena itu, kunjungan yang dilakukan pemerintah provinsi, merupakan bentuk penanganan yang serius.
“Harapannya semua informasi yang kami berikan bisa membantu DPRD provinsi dalam hal perancangan peraturan karhutla ini,” katanya.
Ia menambahkan, program-program BPBD Bontang diapresiasi oleh pihak DPRD Kaltim. Terutama Pemetaan Daerah Rawan Bencana di setiap RT, menjadi program unggulan. (Adv)
