DIGTALPOS.com, Bontang – Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal meminta agar pembangunan Gedung Uji Kir tidak dilakukan di Loktuan. Faisal menilai lahan yang bersebelahan dengan Water Treatmen Plan (WTP) Loktuan ini terlalu sempit kurang dari 1 hektar.
Faisal menyebut, untuk jenis kendaraan yang melakukan uji kir bukan hanya kendaraan roda 4 seperti pick up, namun berbagai jenis, termasuk kendaran dengan 10 rodapun ikut melakukan uji kir, sehingga kata dia, diperlukan lahan yang lebih luas minimal 1,5 hektar.
“Jangan dibangun disini,”kata Faisal saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang, di lahan yang rencanya akan dibangun Gedung UJI KIR, di Jalan RE Marthadinata, Kelurahan Loktuan, Bontang Utara, Senin (31/05/2021).
Politikus Partai NasDem ini menyarankan agar dinas terkait untuk meninjau lokasi alternatif yang ada di Kelurahan Bontang Lestari, menurutnya lahan Pemkota yanag ada disana lebih memadai dan luas.
“Kita cek dulu disana, kalau misalnya dibangun di Bonles mending dibangun disana,”terangnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang, Kamilan mengatakan, untuk melakukan percepatan pembangunan Gedung Uji Kir harus dibangun lahan yang ada di Loktuan sebab kelengkapan dokumen telah diselesaikan oleh Dinas perhubungan.
“Kalau mau segera dibangun harus dibangun disini, karena Amdal Lalin dan dokumen lainnya sudah selesai,”sebutnya.
Kamilan menilai, apabila pembangunan Gedung Uji Kir dilakukan dilahan yang dibebaskan oleh Dinas Perkim tidak menjamin pembangunan bisa dilakukan pada tahun 2022, sebab lokasinya yang berada dijurang sehingga perlu dilakukan penimbunan.
“Kalau di Bontang Lestari kita lakukan penimbunan pada tahun 2022, kemungkinan bisa dibangun pada tahun 2023 (Gedung Uji Kir), biayanya pun lebih besar apabila membangun disana,” ungkapnya.
Kamilan berharap pembagunan Gedung Uji Kir tetap dilakukan di Loktuan selain kesiapan dokumen, lahan yang ada juga sudah siap bangun.
“Demi percepatan pembangunan Gedung Uji Kir, sebaiknya tetap dibangun disini,”ujarnya (adv/HR).
