DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Jelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), David Rante, menegaskan pentingnya pengelolaan SIPD yang optimal guna memastikan program-program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
SIPD berfungsi sebagai sistem yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan, pelaporan keuangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program daerah. David Rante menyampaikan bahwa perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terhadap pengelolaan sistem ini sangat diperlukan. Ia berharap agar SIPD dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga seluruh data dan informasi terkait tata kelola pemerintahan dapat lebih transparan dan terkelola dengan baik.
“Pengelolaan SIPD yang baik akan memudahkan pemerintah dalam memantau, merencanakan, dan melaksanakan program-program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar David, saat ditemui oleh media beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, David menjelaskan, apabila SIPD dikelola secara optimal, Pemkab Kutim akan lebih mudah dalam mengawasi setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan, serta memastikan efektivitas pembangunan yang lebih tinggi. Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah untuk mempercepat realisasi program pembangunan yang menguntungkan masyarakat.
“Dengan alokasi anggaran yang besar, seharusnya dampak pembangunan bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Namun, yang tak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran tersebut,” tambahnya.
Sebagai contoh, David menyoroti pentingnya menjelaskan alasan dan kendala yang menyebabkan usulan-usulan masyarakat, yang disampaikan melalui reses DPR, tidak dapat terakomodasi dalam anggaran. Hal ini penting agar masyarakat bisa memahami alasan di balik setiap keputusan anggaran yang diambil.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting agar tujuan pembangunan yang maksimal dapat tercapai, dan tidak ada program yang tertinggal,” pungkasnya. (Adv)
