DIGTALPOS.com, Kutai Timur, Kalimantan Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, menyerukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap keberlangsungan dan kelancaran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Menurutnya, optimalisasi SIPD sangat penting untuk memastikan seluruh data dan informasi tata kelola pemerintahan dapat terakomodir dengan baik, terutama menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
David Rante menekankan, usulan-usulan yang masuk melalui reses DPR harus benar-benar bisa terakomodir dalam SIPD, sehingga tidak ada data yang tercecer atau terabaikan. “Usulan yang masuk melalui reses DPR yang sudah masuk di SIPD itu betul-betul harus bisa terakomodir, jangan sampai ada yang tercecer,” ungkap David belum lama ini.
Lebih lanjut, David menjelaskan, pengelolaan data yang baik dalam SIPD akan memberikan dampak besar pada kualitas pelayanan publik dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah. SIPD, yang berfungsi mengintegrasikan seluruh informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program, harus berjalan dengan baik agar pemerintah dapat lebih mudah dalam merencanakan dan memantau program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
David menambahkan, dengan besarnya anggaran yang dimiliki Pemkab Kutai Timur saat ini, seharusnya perkembangan daerah dapat tercapai secara signifikan dan terukur melalui pengelolaan SIPD yang optimal. “Dengan anggaran yang besar, perkembangan daerah harusnya bisa lebih signifikan dan terukur,” tegasnya.
Ia juga meminta agar setiap usulan yang tidak terakomodir mendapat penjelasan mengenai alasan, kendala, atau masalah yang menghambat proses tersebut. “Kalau memang tidak terakomodir, disampaikan apa masalahnya, apa alasannya, sehingga tidak mendapatkan anggaran,” pungkasnya.
David Rante berharap, dengan perbaikan dan optimalisasi SIPD, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kutai Timur dapat meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Adv)