DIGTALPOS.com, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, mendesak perusahaan-perusahaan di Bumi Etam untuk memperkuat komitmen mereka dalam pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial (CSR), dan ketenagakerjaan. Tiga aspek ini dinilai masih jauh dari harapan, meski sebagian perusahaan sudah mengantongi penghargaan.
“Banyak perusahaan memang sudah mendapat penghargaan lingkungan. Tapi di lapangan, kami justru menerima banyak laporan dari masyarakat soal lemahnya penanganan,” ujar Darlis, Jumat (20/6/2025).
Keluhan masyarakat, lanjutnya, bukan tanpa dasar. Ia mencatat sejumlah persoalan yang masih kerap terjadi, seperti banjir yang makin meluas, sungai yang tersumbat, hingga reklamasi pascatambang yang belum dituntaskan. “Normalisasi sungai, reklamasi, dan penanganan banjir harus menjadi perhatian. Ini bukan hal sepele,” tegas politisi PAN itu.
Darlis juga mengungkap kekhawatiran terkait lokasi instalasi pengolahan limbah atau waste treatment plant (WTP) milik perusahaan tambang yang disebut-sebut terlalu dekat dengan bibir sungai. Meski perusahaan mengklaim aman, potensi pencemaran tetap dinilainya besar.
“Kami ingin cek langsung. Inspeksi lapangan akan kami agendakan dalam waktu dekat,” tandasnya.
Di sektor CSR, Darlis menyoroti kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ia menyayangkan minimnya kontribusi sosial, padahal banyak perusahaan telah beroperasi lebih dari tiga dekade.
“Kami cukup kaget dan kecewa. Dana CSR untuk beasiswa ternyata tidak sebanding dengan kapasitas produksi perusahaan,” sesalnya.
Meski tak ada aturan baku soal besaran dana CSR, Darlis menekankan pentingnya alokasi yang proporsional dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah. “CSR pendidikan sebaiknya diarahkan ke pos yang benar-benar dibutuhkan, seperti biaya hidup mahasiswa. Itu bentuk kolaborasi positif,” jelasnya.
Di bidang ketenagakerjaan, Darlis juga menyinggung masih adanya alasan klasik dari perusahaan soal minimnya tenaga kerja lokal yang dianggap kurang kompeten. Ia meminta perusahaan untuk tidak sekadar menuntut, tapi juga memberi solusi.
“Tidak bisa lagi berdalih soal keterbatasan skill. Kalau memang kurang, perusahaan harus hadir dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri,” tegasnya.
Menurut Darlis, semua catatan ini bukan semata kritik, tapi bentuk tanggung jawab legislatif untuk memastikan perusahaan hadir sebagai mitra masyarakat, bukan hanya mesin pencetak keuntungan.
“Seluruh masukan ini akan jadi bahan evaluasi. Kami juga akan menjadwalkan kunjungan lanjutan ke beberapa perusahaan untuk membahas isu-isu ini bersama manajemen,” pungkasnya. (Adv)
