DIGTALPOS.com, Yogyakarta — Suasana hangat menyelimuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Sabtu (13/5/2025).
Acara ini menjadi ajang penyegaran sekaligus penguatan peran legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat.
Bimtek tahun ini mengusung semangat transparansi dan akuntabilitas. Fokus utamanya adalah menyelaraskan strategi pembangunan daerah dengan prinsip good governance, serta mempererat kemitraan antara legislatif dan eksekutif.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang hadir mewakili Ketua DPRD. Dengan gayanya yang santai dan khas, Ekti membuka kegiatan lewat sebuah pantun hangat, mencairkan suasana sebelum sesi diskusi yang lebih serius dimulai.
Dalam sambutannya, Ekti menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan yang berpihak pada masyarakat hanya bisa terwujud jika dua pilar pemerintahan ini berjalan seiring.
“Sinergi ini sangat krusial. Tanpa kolaborasi yang baik, arah kebijakan daerah bisa melenceng. Kami ingin pembangunan di Kaltim benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang menjadi landasan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Hadir sebagai pemateri utama, Fernando H. Siagian, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri. Ia menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen, melainkan peta jalan pembangunan yang harus terukur dan berbasis evaluasi dari program sebelumnya.
“RPJMD harus disusun berdasarkan data yang valid dan analisis menyeluruh. Sinkronisasinya dengan RPJPD, RPJPN, hingga RPJMN sangat penting agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan strategi nasional,” jelas Fernando.
Ia juga mengingatkan DPRD agar tidak semata fokus pada pembangunan infrastruktur. Perhatian terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat, kata dia, juga harus jadi prioritas utama.
“Fungsi pengawasan DPRD sangat penting. Pastikan setiap rupiah anggaran menyasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan efisiensi harus dijaga,” tegasnya.
Bimtek kali ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, akademisi dari Universitas Respati Yogyakarta, serta pejabat struktural DPRD Kaltim. Semuanya sepakat bahwa DPRD harus aktif dalam menyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
Diskusi berjalan dinamis. Para peserta diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, berbagi pengalaman, sekaligus mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.
Melalui forum ini, DPRD Kaltim diharapkan semakin siap dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal. Harapannya, pembangunan daerah bisa lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa wujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan profesional,” pungkas Ekti. (Adv)
