DIGTALPOS.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul Sya’diah, menyoroti lambatnya tindak lanjut program Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau.
Sementara itu satu-satunya kota yang dianggap siap adalah Samarinda. Pihainya berharap Berau bisa meniru kesiapan Kota Tepian, yang mana sudah lebih dulu memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan program bantuab dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.
“Kalau Samarinda bisa kenapa di Berau tidak? Jadi harus belajar dengan Samarinda. Dan itu perlu ada yang dievaluasi dan diperbaiki, karena harus jemput bola,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).
Politikus dari partai berlogo pohon beringin itu menilai, program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif nasional melalui Kemensos. Melalui program ini, lanjut dia, anggaran ratusan miliar rupiah dari APBN telah disiapkan untuk membantu daerah-daerah yang mampu memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
Dari lima daerah di Kaltim yang mengajukan usulan, sejauh ini baru Samarinda yang dinyatakan lolos dan siap menerima kucuran dana tersebut.
“Ini program pusat dan dananya dari APBN. Kalau syarat administrasi sudah beres, anggaran itu sudah standby dan tinggal disalurkan,” tutunya.
Melihat kondisi ini, Syarifatul menyebut, akan segera turun tangan. Dirinya berencana berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk menelusuri kendala yang menghambat proses pengajuan.
“Nanti kami ke Dinsos dulu, koordinasi. Kami ingin tahu apakah semua syarat sudah lengkap atau masih ada hambatan administrasi lainnya. Kalau perlu, kami dari provinsi siap mendampingi ke Kemensos untuk mencari solusi bersama,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antardaerah. Pengalaman Samarinda, menurutnya, bisa dijadikan rujukan oleh Berau agar tidak tertinggal.
“Saran saya, Pak Kadis Dinsos Berau coba koordinasi ke Samarinda. Pelajari langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan sampai bisa lolos. Ini bentuk tanggung jawab kita supaya program dari pusat tidak sia-sia hanya karena minim inisiatif daerah,” paparnya.
“Program ini tujuannya untuk masyarakat. Kalau lambat dieksekusi, yang rugi rakyat. Jangan sampai program sebagus ini gagal jalan hanya karena kurang gerak dari daerah,” tukasnya. (Adv)
