DIGTALPOS.com, Kutai Timur – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dalam rangka memperkuat koordinasi penyusunan APBD Perubahan 2026 serta perencanaan APBD 2027.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutai Timur, dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan anggaran provinsi.
Dalam pertemuan itu, sektor kesehatan menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan hingga kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis di sejumlah wilayah.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kutai Timur, Triana, mengungkapkan bahwa kondisi paling krusial saat ini terjadi di RS Muara Bengkal. Ia menyebut, rumah sakit tersebut masih kekurangan dokter spesialis setelah beberapa tenaga kesehatan memilih mengundurkan diri. Kondisi ini berdampak langsung pada optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Beberapa dokter spesialis mengundurkan diri, sehingga pelayanan tertentu belum bisa berjalan maksimal. Ini tentu menjadi perhatian serius kami, karena kebutuhan layanan kesehatan di daerah terus meningkat,” jelas Triana di hadapan anggota Banggar DPRD Kaltim, Rabu (4/2/2026).
Selain persoalan SDM kesehatan, Pemkab Kutai Timur juga menyampaikan rencana strategis jangka menengah, yakni usulan pembangunan rumah sakit baru di Kecamatan Wahau pada tahun 2027. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan sekaligus mengurangi beban fasilitas kesehatan di wilayah lain yang selama ini menjadi rujukan utama.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Anggota Banggar DPRD Kalimantan Timur, Arfan, menegaskan pentingnya penyampaian data yang lengkap, tertulis, dan bersifat teknis dari pemerintah daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar kebutuhan Kutai Timur dapat terakomodasi secara optimal dalam perencanaan dan pembahasan anggaran, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
“Kami mendorong agar seluruh kebutuhan daerah, khususnya di sektor kesehatan, disampaikan secara lengkap dan berbasis data. Ini penting agar tidak terlewat dalam pembahasan APBD, sekaligus menjadi dasar kuat saat kami memperjuangkannya di tingkat pusat,” ujar Arfan.
Arfan juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim saat ini tengah mengupayakan dukungan anggaran dari APBN untuk memperkuat pembangunan dan layanan dasar di Kutai Timur. Namun, upaya tersebut membutuhkan sinergi dan kesiapan data dari pemerintah kabupaten sebagai penguat usulan yang diajukan.
“Kalau datanya kuat dan kebutuhannya jelas, tentu peluang mendapatkan dukungan APBN akan lebih besar. Karena itu, kami harap Pemkab Kutai Timur dapat menyiapkan data secara detail dan terukur,” tambahnya.
Kunjungan kerja Banggar DPRD Kaltim ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda koordinasi rutin, tetapi juga mampu memperkuat sinergi lintas pemerintahan. Dengan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, peningkatan kualitas layanan dasar terutama di sektor kesehatan di Kutai Timur diharapkan dapat segera terwujud dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
