DIGTALPOS.com, Samarinda – Tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Kaltim yang mencapai 9.945 jiwa berdasarkan data Kemendikbud, menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai persoalan ini tak bisa hanya disederhanakan sebagai masalah biaya pendidikan semata.
Menurutnya, salah satu faktor rendahnya rata-rata lama sekolah di Kaltim yang hanya mencapai 10,2 tahun atau setara kelas 1 SMA adalah tingginya biaya hidup (living cost), terutama bagi pelajar atau mahasiswa dari daerah yang harus menempuh pendidikan di kota besar seperti Samarinda.
“Masalahnya bukan cuma UKT. Tapi juga akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari. Ini yang sering menjadi beban besar bagi keluarga dari daerah-daerah pelosok,” ujar Darlis, Minggu (28/6/2025).
Untuk mengatasi hal itu, lanjut dia, peran aktif perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Darlis menyebut, banyak perusahaan yang selama ini menyalurkan CSR dalam bentuk beasiswa UKT, padahal anggaran UKT sendiri juga sudah disiapkan oleh pemerintah melalui APBD.
“Kita ingin jangan sampai terjadi dobel anggaran. Biarlah APBD membiayai UKT, dan CSR perusahaan diarahkan untuk mendukung kebutuhan hidup pelajar, seperti bantuan transportasi, akomodasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” jelasnya.
Darlis menyambut baik langkah Pemprov Kaltim yang telah menggratiskan UKT, menyediakan seragam dan buku sekolah untuk siswa SMA. Namun, dia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya berhenti pada aspek pembiayaan.
“Yang perlu dijaga adalah kualitas pengajar, dosen, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. Kalau ini diabaikan, maka program gratis total ini bisa kehilangan makna. Percuma UKT dibayar tapi mutu pengajaran tak terjaga,” tegasnya. (Adv)
