DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) hampir separuhnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Kondisi ini diprediksi akan berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Samarinda Komisi II, Dr. Sani Bin Husain, angkat bicara dan mengusulkan tiga langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus menambah beban masyarakat melalui kenaikan pajak.
“Pemangkasan TKD jelas akan memengaruhi belanja daerah tahun 2026. Namun saya menegaskan, langkah menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan pajak bukan solusi yang bijak. Justru, Pemkot harus lebih efisien, kreatif, dan berani melakukan inovasi fiskal,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat diwawancarai, Sabtu (18/10/2025).
Sani, yang dikenal aktif menjalin komunikasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Perusahaan Umum Daerah (BUMD), menyampaikan tiga langkah konkret yang bisa diambil Pemkot Samarinda dalam menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan TKD.
Pertama, melakukan efisiensi belanja birokrasi serta meninjau kembali program-program besar yang bersifat multiyears. Menurutnya, penjadwalan ulang proyek besar bisa menjadi opsi realistis agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran tanpa harus mengorbankan program prioritas masyarakat.
Kedua, mengoptimalkan kontribusi BUMD seperti Perumdam Tirta Kencana dan Varia Niaga, agar perputaran dana ekonomi lebih banyak terjadi di daerah. Selain itu, sinergi dengan program prioritas nasional seperti makan gizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan perlu diarahkan agar hasilnya berdampak langsung pada masyarakat Samarinda. Ia juga menyoroti pentingnya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata lokal, mengingat posisi geografis Samarinda yang strategis dan potensial menjadi pintu ekonomi Kalimantan Timur.
Ketiga, mendorong inovasi dan terobosan daerah melalui pembentukan Samarinda Investment Center. Lembaga ini diharapkan mampu mengelola dan menghidupkan aset-aset pemerintah yang selama ini tidak produktif, dengan membuka peluang kerja sama bersama pihak swasta.
“Kalau aset-aset tidur bisa dioptimalkan, ini bukan hanya menambah pendapatan daerah, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih mandiri,” jelas Dr. Sani.
Lebih lanjut, Sani menilai tiga langkah tersebut bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan fondasi menuju kemandirian fiskal Samarinda di masa depan. Ia menekankan pentingnya keberanian daerah untuk berinovasi dan tidak bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.
“Saya tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dihadapi Pemkot saat ini, tetapi menaikkan pajak jelas bukan pilihan yang adil bagi rakyat. Justru saat seperti inilah kita diuji untuk berpikir lebih cerdas dan kreatif,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah strategis itu, Sani berharap Samarinda dapat tetap produktif, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi pengurangan dana transfer pusat tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. (*)
