DIGTALPOS.com, Samarinda — Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, terkait tingginya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD Kaltim. Berdasarkan data terbaru, Silpa tersebut mencapai angka fantastis, lebih dari Rp2 triliun, yang menurutnya mencerminkan kurang optimalnya perencanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Ini angka yang tidak kecil, dan sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Kamis (19/6/2025).
Damayanti menilai bahwa keberadaan Silpa sebesar itu bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi menunjukkan lemahnya perencanaan strategis di tubuh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa dana yang tersisa semestinya bisa dialokasikan untuk sektor-sektor krusial, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Contohnya di Balikpapan, yang notabene kota besar di Kaltim, masih banyak sekolah dengan fasilitas yang minim dan ruang belajar yang terbatas. Dana ini seharusnya bisa menjawab kebutuhan mendesak seperti itu,” tegas Damayanti.
Ia juga mengingatkan bahwa hak-hak masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dalam proses penganggaran. Ketika dana tidak terserap, kata dia, maka itu berarti ada potensi pelayanan publik yang tidak berjalan maksimal, bahkan tertunda.
“DPRD mendorong Pemprov agar lebih cermat dan realistis dalam menyusun rencana anggaran. Perencanaan yang lemah hanya akan mengorbankan masyarakat sebagai penerima manfaat,” lanjutnya.
Untuk itu, Damayanti meminta adanya evaluasi menyeluruh atas proses penganggaran yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan ketepatan dalam menetapkan program prioritas agar Silpa tidak kembali membengkak di tahun-tahun mendatang.
“Jangan sampai ini jadi pola yang berulang setiap tahun. Uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” tutupnya. (Adv)
