DIGTALPOS.com, Samarinda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) semakin menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui Bagian Organisasi Setkab Mahulu, Pemkab menggelar Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan General Tahun 2025 yang bertujuan mempercepat implementasi RB di seluruh perangkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, yang hadir mewakili Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan. Acara ini menjadi lebih kuat secara substansi dengan kehadiran para akademisi terkemuka dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Dr. Mohammad Wasil, Ahmad Nizar Hilmi, Agus Miftahus Surur, dan Dr. Rofik Jalal Rosyanafi. Selain itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kristina Tening, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat teknis turut mengikuti kegiatan dengan antusias.
Dalam sambutan yang dibacakan Wabup Suhuk, Bupati Angela menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi 2025–2029 harus menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menekankan bahwa RB bukan hanya kumpulan dokumen perencanaan, tetapi merupakan pondasi pembentukan birokrasi yang adaptif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan publik secara cepat dan tepat.
Bupati Angela pun memberikan tiga arahan strategis kepada seluruh OPD. Pertama, pentingnya memperkuat sinergi antara pengampu RB General seperti BKPSDM, Inspektorat, Diskominfo, dan Bagian Organisasi sebagai lokomotif percepatan transformasi tata kelola. Kedua, seluruh perangkat daerah wajib mengintegrasikan program mereka berdasarkan enam sasaran pembangunan nasional pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, optimalisasi layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, setiap OPD harus segera menindaklanjuti hasil evaluasi RB sebelumnya melalui rencana aksi yang terukur, berdampak, dan berorientasi pada perubahan nyata di lapangan.
Menurut Angela, kegiatan pendampingan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk mereformulasi pola pikir, budaya kerja, dan kualitas pelayanan publik di Mahulu. Pemkab menargetkan peningkatan signifikan pada nilai RB tahun 2025, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Seluruh perangkat daerah harus bergerak lebih disiplin, selaras, dan profesional. Pemerintahan harus hadir sebagai institusi yang responsif, efisien, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Angela, belum lama ini.
Dengan pelaksanaan pendampingan ini, Pemkab Mahulu berharap tata kelola pemerintahan semakin solid dan mampu mengakselerasi pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di masa mendatang. (Adv)
