DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) mengambil langkah strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah melalui kegiatan Presentasi Laporan Akhir Analisis Pengendalian Inflasi dan Kajian Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten III Sekretariat Daerah Mahulu, Kristina Tening, mewakili Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Bappelitbangda Mahakam Ulu dan Direktorat Unesa Global Engagement Universitas Negeri Surabaya. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Mahulu Suhuk, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, Camat, Petinggi se-Mahulu, serta tim ahli dari Unesa.
Dalam sambutan yang disampaikan melalui Asisten III, Bupati Angela menegaskan urgensi penyusunan kebijakan berbasis data, terutama bagi Mahulu yang menghadapi tantangan khas daerah perbatasan. Mulai dari keterbatasan akses transportasi, tingginya biaya logistik, fluktuasi harga bahan pokok, hingga angka kemiskinan yang masih perlu ditangani secara efektif.
“Kajian ini harus menjadi instrumen kerja, bukan hanya referensi. Kita harus bergerak bersama, lintas sektor, dan memastikan rekomendasi yang telah disusun benar-benar hidup dalam kebijakan dan program di lapangan,” tegasnya, Rabu (03/12/2025).
Bupati juga mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan komunitas adat.
Apresiasi juga diberikan kepada Kepala Bappelitbangda Mahulu, Yohanes Andy Abeh, yang dinilai berhasil menginisiasi penyusunan kajian tersebut. Selain itu, Bupati turut menyampaikan penghargaan kepada Prof. Slamet Setiawan, dan Dr. Farij Ibadil Maula, yang telah mendampingi Pemkab Mahulu dalam proses analisis dan penyusunan dokumen RPKD.
Mengakhiri sambutan, Asisten III menyatakan bahwa presentasi laporan akhir ini resmi dibuka dan diharapkan menjadi dasar kuat bagi perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan di Mahulu. Kajian tersebut diharapkan menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan visi pembangunan “Mahulu Melaju”. (Adv)
