DIGTALPOS.com, Samarinda – Upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Mahulu secara resmi membentuk dan mengukuhkan Komisi Irigasi Kabupaten Mahulu, Jumat (28/11/2025), sebagai wadah koordinasi strategis antara pemerintah daerah, petani, serta berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, bersama Ketua Komisi Irigasi Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abeh, ditandai dengan penandatanganan berita acara. Momen itu sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola irigasi yang lebih efektif, modern, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Angela menegaskan bahwa irigasi merupakan tulang punggung pembangunan pertanian di Mahulu. Tanpa pengelolaan yang baik, produktivitas lahan pertanian sulit berkembang, dan para petani akan terus menghadapi tantangan klasik seperti kekeringan, banjir, serta distribusi air yang tidak merata.
“Keberadaan Komisi Irigasi harus menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Mahakam Ulu, melalui kolaborasi yang profesional dan berkesinambungan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa forum-forum pleno dan diskusi teknis yang diamanatkan kepada komisi harus mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang jelas, solusi teknis yang dapat diterapkan langsung di lapangan, serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani.
Pembentukan komisi ini juga menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat lokal. Terlebih, infrastruktur irigasi di Mahulu masih membutuhkan perhatian khusus, termasuk perbaikan jaringan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kegiatan pengukuhan turut dihadiri oleh perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, narasumber dari Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Timur, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mahulu. Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat kerja kolaboratif dan memastikan komisi memiliki dukungan teknis maupun kebijakan yang memadai.
Dengan terbentuknya Komisi Irigasi ini, masyarakat Mahulu menaruh harapan besar bahwa pengelolaan irigasi akan menjadi lebih terencana, berkelanjutan, dan mampu mendorong sektor pertanian daerah semakin maju di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika kebutuhan pangan nasional. (Adv)
