DIGTALPOS.com, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus berupaya memperkuat tata kelola sektor perkebunan melalui pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) yang kembali digelar pada tahun 2025. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mengawasi perkembangan industri perkebunan kelapa sawit yang semakin pesat, sekaligus memastikan seluruh perusahaan memenuhi standar keberlanjutan.
Dalam acara penyerahan sertifikat kelas kebun yang berlangsung di Hotel Ibis Samarinda, Kamis (27/11/2025), Asisten III Kristina Tening mewakili Bupati Mahulu menyerahkan secara langsung hasil penilaian kepada empat perusahaan perkebunan. Penilaian tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aspek teknis, sosial, hingga lingkungan yang menjadi indikator penting dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan.
Namun, di balik momentum tersebut, tersingkap sejumlah tantangan serius yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan (DKPP) Mahulu, Engelbertus Ibrahim, mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penilai menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan pengawasan.
“Sejak 2022 hingga 2025, tim penilai dari Kabupaten Mahulu yang telah mengikuti pelatihan baru empat orang, dan yang bersertifikat hanya dua orang. Padahal standar penilaian kita semakin kompleks, sementara jumlah unit usaha perkebunan terus meningkat. Ini membuat proses pengawasan menjadi lebih menantang,” ungkap Engelbertus.
Menurutnya, penilaian PUP tidak lagi sekadar menyoroti kondisi kebun, tetapi mencakup delapan aspek strategis yang memerlukan keahlian teknis mendalam. Aspek tersebut meliputi legalitas perusahaan, manajemen usaha, kondisi kebun, proses pengolahan, dampak sosial, kontribusi ekonomi wilayah, pengelolaan lingkungan, hingga kualitas pelaporan perusahaan. Kompleksitas ini menuntut SDM yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kemampuan analisis dan penguasaan teknis yang mumpuni.
Pada tahun ini, empat perusahaan yang dinilai DKPP memperoleh predikat kelas II dan kelas III. Meski belum mencapai kelas I, pemerintah menilai capaian tersebut sebagai sinyal bahwa perusahaan perlu meningkatkan sejumlah aspek penting, terutama dalam efisiensi produksi, penguatan manajemen, serta kepedulian terhadap masyarakat sekitar.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten III Kristina Tening, pemerintah menekankan perlunya sinergi antara perusahaan dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan industri perkebunan.
“Kami berharap perusahaan terus meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Perkebunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Pemkab Mahulu meyakini bahwa peningkatan kapasitas tim penilai dan penguatan sistem pengawasan merupakan langkah strategis yang harus dipercepat. Dengan pengawasan yang lebih kuat, pemerintah berharap industri perkebunan di Mahulu dapat berkembang secara sehat, mematuhi seluruh regulasi, serta mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus daerah.
Ke depan, DKPP berencana mendorong peningkatan jumlah SDM penilai bersertifikat melalui pelatihan lanjutan dan kerja sama dengan pihak provinsi maupun pusat. Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kualitas pengawasan dan memastikan seluruh perusahaan perkebunan di Mahulu berada pada jalur yang benar dalam pengelolaan usaha. (Adv)
