DIGTALPOS.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di daerah dengan mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih sederhana, efisien, dan inklusif.
Hal ini ditegaskan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rafidah, yang hadir mewakili Wali Kota Bontang dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi Hasil Kajian KPU Kota Bontang, di Hotel Grand Equator, Kamis (23/10/2025).
Dalam forum yang dihadiri perwakilan KPU, Bawaslu, partai politik, akademisi, dan media lokal itu, Rafidah menyampaikan bahwa Pemkot Bontang sangat mengapresiasi hasil kajian yang dilakukan KPU Bontang, terutama terkait kompleksitas desain surat suara pada Pemilu 2024 lalu. Temuan tersebut, katanya, menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pemilu ke depan.
“Temuan bahwa desain surat suara yang terlalu kompleks menyebabkan banyaknya suara tidak sah merupakan pelajaran berharga. Pemerintah Kota Bontang mendukung penuh langkah-langkah pembenahan agar ke depan setiap suara rakyat dapat terhitung secara sah,” ujarnya.
Menurut Rafidah, penyederhanaan surat suara bukan hanya upaya efisiensi teknis, tetapi juga bagian dari penghormatan terhadap hak politik warga negara. Pemilu yang sederhana, katanya, akan membantu masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula, untuk lebih mudah menggunakan hak pilihnya tanpa kebingungan di bilik suara.
“Kita ingin demokrasi di Bontang berjalan dengan adil, mudah diakses, dan memberi ruang bagi semua kalangan. Tidak boleh ada satu pun warga yang kehilangan hak politiknya hanya karena rumitnya desain surat suara,” tegasnya.
Selain soal desain surat suara, Pemkot Bontang juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi politik masyarakat, terutama dalam memahami aturan kampanye dan pelaporan dana politik. Rafidah menekankan bahwa Pemkot siap berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat edukasi publik tentang pentingnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Rakyat kita sudah memiliki kesadaran politik yang tinggi. Tugas kita sekarang adalah memastikan mereka mendapatkan informasi yang benar, mudah dipahami, dan dapat diakses secara luas. Pemerintah akan selalu hadir dalam setiap langkah untuk memperkuat kualitas demokrasi di daerah,” ujarnya.
Rafidah menilai FGD ini bukan sekadar forum akademik, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu, peserta politik, dan masyarakat sipil. Hasil kajian seperti ini, menurutnya, menjadi masukan berharga bagi Pemkot dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan semangat demokrasi berintegritas.
“Pemkot Bontang sangat terbuka terhadap hasil kajian dan rekomendasi KPU. Ini menjadi pijakan penting untuk melahirkan kebijakan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berwawasan inklusif,” katanya.
Menutup sambutannya, Rafidah menegaskan bahwa Pemkot Bontang akan terus menjaga ekosistem politik yang sehat, santun, dan bermartabat. Ia menekankan bahwa esensi pemilu bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana proses demokrasi dijalankan dengan kejujuran dan keadilan.
“Pemilu yang baik bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang seberapa bersih dan jujur prosesnya. Itulah semangat yang terus kami jaga di Bontang,” pungkasnya. (Adv)
