DIGTALPOS.com – Populasi Pesut Mahakam kini semakin mendekati ambang kepunahan. Mamalia air tawar endemik Sungai Mahakam tersebut diperkirakan hanya tersisa sekitar 66 individu di habitat aslinya, berdasarkan hasil pemantauan terakhir hingga awal Februari 2026.
Situasi genting ini mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyiapkan langkah-langkah penyelamatan darurat demi mencegah hilangnya Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris), yang telah lama ditetapkan sebagai satwa dilindungi di Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk menunda aksi konkret. Ia menilai, penurunan populasi pesut sudah memasuki fase krisis yang membutuhkan penanganan serius dan segera.
“Pemerintah harus benar-benar bertindak. Kondisi pesut sangat mengkhawatirkan karena populasinya kini diperkirakan hanya sekitar 66 ekor,” kata Rasio saat ditemui di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (8/2/2026), dikutip dari Antara.
Pernyataan tersebut disampaikan Rasio usai melakukan peninjauan langsung ke kawasan konservasi pesut di Kabupaten Kutai Kartanegara bersama jajaran KLH dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kegiatan lapangan itu turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI) sebagai mitra konservasi.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, KLH juga secara resmi menetapkan dua desa di wilayah Kutai Kartanegara sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan habitat pesut melalui peran aktif masyarakat di sekitar Sungai Mahakam.
Rasio menjelaskan, anjloknya populasi pesut bukan disebabkan oleh faktor alam semata, melainkan akibat tekanan besar terhadap habitatnya yang berasal dari berbagai aktivitas manusia dan industri.
Sejumlah ancaman utama telah teridentifikasi, di antaranya pembukaan dan alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai, aktivitas pertambangan batu bara yang memengaruhi kualitas air, serta tingginya intensitas lalu lintas transportasi di Sungai Mahakam.
Selain itu, keberadaan ponton-ponton pengangkut batu bara dinilai turut mengganggu ruang gerak, navigasi, dan area penting bagi kelangsungan hidup pesut.
“Kita harus mengantisipasi seluruh potensi ancaman ini secara menyeluruh, baik yang berasal dari aktivitas korporasi maupun kegiatan masyarakat di sepanjang Sungai Mahakam,” tegas Rasio.
KLH menegaskan bahwa upaya penyelamatan Pesut Mahakam tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, KKP, hingga otoritas transportasi sungai.
Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian ekosistem. Pemerintah juga menyatakan siap mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan dan mengancam habitat pesut.
“Kami tidak akan ragu menempuh jalur hukum, namun di saat yang sama tetap mendorong kolaborasi agar kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa merusak habitat kritis pesut,” pungkasnya. (*)
