DIGTALPOS.com, Mahakam Ulu – Transformasi layanan transportasi sungai di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tidak lagi sekadar inovasi daerah, tetapi telah diperkuat dengan fondasi hukum nasional. Integrasi manifest digital dan kewajiban alat keselamatan speedboat kini berjalan dalam koridor regulasi pusat, memastikan modernisasi transportasi di pedalaman Borneo memiliki standar yang sama dengan kota-kota besar di Indonesia.
Upaya ini disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Mahulu dalam kegiatan resmi di Dermaga Batoq Kelo, Long Bagun. Dalam penjelasannya, Sekretaris Dishub Mahulu, Ferry Anwar Marpaung, menegaskan bahwa digitalisasi sektor sungai bukan langkah coba-coba, melainkan implementasi nyata dari aturan pemerintah.
Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pelayanan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan tertib, serta memastikan keselamatan pelayaran melalui penerapan manifest digital yang mempermudah pelayanan bagi penumpang,” ujar Ferry.
Ferry merinci bahwa kebijakan ini berlandaskan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Permenhub Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, serta regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi pedoman digitalisasi layanan publik.
Dengan merujuk regulasi nasional tersebut, Mahulu memastikan bahwa modernisasi transportasi sungai tidak berjalan tanpa arah, sekaligus menghadirkan standar keselamatan yang seragam meski diterapkan di wilayah pedalaman yang masih sangat bergantung pada jalur air.
Sementara itu, Kabid Prasarana dan Keselamatan Dishub Mahulu, Agus Bayu Aji, memberikan penguatan bahwa keberadaan dasar hukum hanya menjadi pondasi awal. Tidak akan memberi manfaat tanpa disiplin pelaksanaan.
“Penerapan aturan bukan sekadar formalitas, tapi esensi dari keselamatan itu sendiri. Kami ingin para motoris memahami hak dan kewajiban mereka sesuai UU yang berlaku,” tegas Agus.
Dishub Mahulu juga melakukan langkah konkret untuk memastikan aturan tidak berhenti sebagai dokumen, di antaranya pembagian life jacket, edukasi keselamatan, serta peningkatan kedisiplinan operasional speedboat.
Kombinasi antara regulasi nasional dan aksi lapangan inilah yang kini menjadi tonggak pembangunan sistem transportasi sungai Mahulu yang lebih modern, tertib, dan berbasis digital. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berharap mobilitas masyarakat di jantung Borneo semakin aman, efisien, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Adv)
