DIGTALPOS.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali menyoroti lambannya penanganan kasus tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul). Hingga kini, kasus tersebut dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan. Desakan tegas disampaikan dalam rapat gabungan Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kaltim yang digelar pada Senin (5/5/2025).
Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim meminta Polda Kaltim segera menuntaskan proses hukum kasus tersebut. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa DPRD telah membahas persoalan ini secara menyeluruh dan mendalam.
“Kami minta Polda Kaltim mengungkap pelaku utama dalam waktu dua minggu dan menetapkannya sebagai tersangka,” tegas Sarkowi.
Selain aparat kepolisian, DPRD juga mendorong Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kalimantan untuk melanjutkan proses penyelidikan. Menurut Sarkowi, hingga saat ini Gakkum telah memeriksa 24 saksi, namun belum ada tindak lanjut yang jelas.
“Prosesnya harus dilanjutkan dan kami berharap ada perkembangan nyata dalam dua minggu ke depan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menjaga kawasan KHDTK. Salah satu bentuk dukungan yang diusulkan adalah penyediaan fasilitas operasional seperti kendaraan bagi pengelola KHDTK.
Selain itu, DPRD juga membahas adanya tumpang tindih antara lahan KHDTK dengan wilayah konsesi tambang. Sarkowi menyebut ada dua titik KHDTK yang beririsan dengan izin perusahaan tambang aktif.
“Kami minta Fakultas Kehutanan Unmul untuk segera bersurat ke Kementerian ESDM agar izin tambang tersebut direvisi dan kawasan KHDTK dikeluarkan dari peta wilayah konsesi,” jelasnya.
DPRD menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal di KHDTK bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan terbuka.
“Kami menuntut agar kasus ini ditangani secara transparan dan tuntas,” tutup Sarkowi. (Adv)
