DIGTALPOS.com, Samarinda – Pengelolaan sampah di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan besar. Minimnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan.
Tak hanya soal keterbatasan ruang, perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap pengelolaan sampah juga memperburuk situasi. Hal ini disoroti oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai bahwa pendekatan yang selama ini digunakan masih terlalu teknis dan belum menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, masih banyak warga yang membuang sampah di lokasi yang tidak resmi dan jauh dari pemukiman. Fenomena ini menjadi indikator lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
“Masalah sampah ini bukan sekadar penumpukan, tapi menyangkut sistem. Ada kebiasaan membuang sampah di daerah perlintasan yang bukan TPA resmi. Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat,” jelas Salehuddin, Jumat (16/5/2025).
Untuk itu, ia mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat, salah satunya melalui konsep bank sampah. Selain terjangkau, metode ini dinilai efektif dalam mengubah kebiasaan masyarakat, dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Bank sampah itu solusi yang tepat. Biayanya murah, mendidik masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, dan punya nilai ekonomi. Ini bisa menjadi peluang usaha bagi anak muda, ibu rumah tangga, bahkan UMKM,” tuturnya.
Saleh mencontohkan keberhasilan sistem bank sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah mampu mengelola sampah secara lebih terorganisir dan menghasilkan produk bernilai dari limbah rumah tangga.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani persoalan ini. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi jauh lebih penting daripada sekadar mengandalkan teknologi tinggi.
“Kalau semua dinas bergerak bersama, kita tak perlu langsung beralih ke TPA berteknologi canggih. Mulailah dari solusi yang realistis dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Saleh menegaskan bahwa DPRD siap mendukung anggaran untuk program pengelolaan sampah, asalkan perencanaan dari pemerintah daerah dilakukan secara matang dan terukur.
“Selama ada koordinasi yang baik dan perencanaan yang jelas, kami di DPRD pasti akan mendukung. Terlebih ini menyangkut kesehatan lingkungan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
