DIGTALPOS.com, Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan Jembatan Martadipura 2 di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, merupakan kebutuhan mendesak untuk mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pedalaman Kaltim.
Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim yang digelar di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, proyek jembatan tersebut seharusnya menjadi penghubung utama antara wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, sekaligus mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat ke pasar.
“Jembatan Martadipura 2 ini bukan sekadar proyek fisik, tapi pengungkit utama ekonomi kerakyatan. Jika konektivitas lancar, perputaran barang dan jasa akan meningkat dan itu langsung berdampak pada pendapatan masyarakat,” kata Guntur, Senin (5/5/2025).
Ia menyebut bahwa daerah-daerah seperti Muara Wis, Muara Muntai, hingga ke perbatasan Kutai Barat menyimpan potensi ekonomi besar, mulai dari perikanan, pertanian, hingga usaha mikro kecil (UMK). Sayangnya, keterbatasan infrastruktur selama ini membuat potensi tersebut belum tergarap optimal.
“Di sepanjang jalur itu banyak tambak, sawah, dan kebun. Tapi hasil panen sering terlambat sampai pasar karena akses jalan tidak memadai. Jika jembatan ini rampung, biaya dan waktu distribusi akan jauh lebih hemat,” jelasnya.
Guntur menambahkan bahwa pemangkasan jarak tempuh dari Kutai Barat ke Kutai Kartanegara melalui jembatan ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada jalur memutar via Samboja atau jalur tengah yang lebih jauh dan mahal secara logistik.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim menjadikan proyek ini sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis infrastruktur dan konektivitas.
“Ini saatnya pemerintah hadir dan mendukung daerah yang selama ini tertinggal. Pemerataan pembangunan harus dimulai dari membuka akses,” pungkasnya. (Adv)
