DIGTALPOS.com, Samarinda – Pembahasan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 mulai memunculkan sejumlah isu strategis yang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim.
Dalam rapat, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Syarifatul Syadiah, menekankan pentingnya perhatian terhadap dua isu utama: kajian lingkungan hidup dan program pendidikan gratis bertajuk “GratisPol”.
Syarifatul menegaskan bahwa isu lingkungan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Untuk itu, Pansus secara khusus mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna mempresentasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan memastikan seluruh rekomendasi strategis yang dihasilkan telah terintegrasi dalam dokumen RPJMD yang tengah disusun.
“KLHS sangat penting sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. Di dalamnya mencakup mitigasi bencana seperti banjir, penguatan ketahanan pangan, hingga kontrol terhadap alih fungsi lahan. Semua ini harus nyambung dengan arah pembangunan kita lima tahun ke depan,” tegasnya, Senin (16/6/2025).
Selain persoalan lingkungan, Syarifatul juga menyoroti masih minimnya kejelasan teknis dari program bantuan pendidikan “GratisPol” dan “JuosPol”. Kedua program ini merupakan bagian dari janji politik pemerintah yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, namun belum memiliki penjabaran sistematis dalam rencana pembangunan.
“Banyak warga bertanya kepada kami soal GratisPol. Apakah hanya gratis uang sekolah? Bagaimana sistem pembiayaannya? Sampai sejauh mana dukungan terhadap siswa tidak mampu? Karena itu kami akan segera mengundang tim Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dari Pemprov untuk memberikan pemaparan lebih rinci,” jelasnya.
Tak hanya berhenti di situ, Pansus juga menargetkan sinergi antarwilayah dengan melibatkan Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Hal ini dilakukan agar program-program prioritas provinsi dan daerah bisa saling menopang dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami akan perjuangkan aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan. Walau porsinya kecil, program kabupaten/kota tetap penting untuk diakomodasi. Yang terpenting adalah selaras dengan visi besar pembangunan Kaltim ke depan,” pungkas Syarifatul.
Dengan semakin dekatnya waktu penyusunan final RPJMD, Pansus berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya untuk masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar dokumen pembangunan ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan publik. (Adv)
