Kritik Tajam Sobirin Bagus: Pembangunan Gapura Dinilai Tak Prioritas di Tengah Ketimpangan Sosial

Kritik Tajam Sobirin Bagus: Pembangunan Gapura Dinilai Tak Prioritas di Tengah Ketimpangan Sosial
Anggota DPRD Kutai Timur, Sobirin Bagus. (ist)

DIGTALPOS.com, Kutim, Kalimantan Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Sobirin Bagus, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah daerah yang terus-menerus membangun gapura secara masif.

Menurutnya, fokus utama harusnya pada penyelesaian masalah ketimpangan sosial yang lebih mendesak ketimbang memperbanyak gapura yang dinilai kurang urgensinya.

“Prioritas utama harusnya adalah menyelesaikan masalah seperti jalan penghubung antar desa dan kecamatan, serta mengatasi ketidakmerataan dalam akses listrik dan air bersih. Jangan hanya membangun hal-hal yang tidak mendesak, seperti gapura, sementara kondisi jalan masih becek dan rusak,” tegas Sobirin kepada awak media.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran sebagai hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Jangan hanya fokus pada pembangunan fisik. Utamakan fasilitas dan infrastruktur yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Menghabiskan anggaran untuk pembangunan yang tidak mendesak sangat tidak efektif,” ujar Sobirin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Kutim.

Sobirin juga menunjukkan keprihatinannya terhadap ketimpangan sosial yang masih dialami banyak masyarakat di Kutim. Ia mengungkapkan, masih banyak penduduk di wilayah pelosok yang menunggu pembangunan yang memadai, sementara pemerintah daerah dinilai lebih fokus pada kawasan kota.

Sebagai kabupaten dengan wilayah yang luas, Sobirin menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki strategi yang efektif untuk menangani berbagai persoalan, terutama di kawasan yang sulit terjangkau, baik dari segi pembangunan fisik maupun pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini sangat memprihatinkan. Kita harus merenungkan kondisi masyarakat yang jauh dari pelayanan prima. Bahkan, akses jalan ke kawasan pelosok memerlukan waktu yang lama. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dan serius untuk masalah ini,” jelasnya. (Adv)

Penulis: SnEditor: Redaksi