PKS Tekankan Prioritas Pembangunan di Bontang dalam Pembahasan APBD 2024

PKS Tekankan Prioritas Pembangunan di Bontang dalam Pembahasan APBD 2024
Anggota DPRD Bontang, Adrofdita (tengan) saat menyampaikan pandangan umum terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2024. (ist)

DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui perwakilannya, Adrofdita, memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam momen ini, Fraksi PKS menekankan pentingnya perubahan anggaran yang mengacu pada prioritas pembangunan sesuai dokumen RPJMD 2021-2026, P-RKPD 2024, dan P-KUA 2024.

Dalam rancangan perubahan APBD 2024, Pendapatan Daerah Kota Bontang direncanakan meningkat menjadi Rp 2,772 triliun, naik 16,50% dari sebelumnya Rp 2,379 triliun. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 20,95% menjadi Rp 296,3 miliar, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat naik 15,61% menjadi Rp 2,456 triliun. Pendapatan Transfer Antar Daerah tetap di angka Rp 371,8 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah melonjak 96,32% menjadi Rp 19,9 miliar.

“Sementara, di sisi belanja daerah, total belanja direncanakan naik 18,03% menjadi Rp 3,352 triliun. Belanja operasi meningkat 13,22% menjadi Rp 2,123 triliun, sedangkan belanja modal naik signifikan 27,89% menjadi Rp 1,225 triliun. Namun, belanja tidak terduga turun drastis 44,10% menjadi Rp 3,6 miliar,” ujar Adrofdita dalam rapat paripurna, belum lama ini.

Fraksi PKS juga meminta penjelasan atas penurunan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Rp 254,7 miliar menjadi Rp 247,8 miliar, atau turun sebesar Rp 6,8 miliar. “Penurunan ini dianggap signifikan dan membutuhkan klarifikasi dari pemerintah,” tambah Adrofdita.

Dalam pelaksanaan perubahan APBD, Fraksi PKS menuntut agar dijalankan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan. Prioritas diberikan pada penanggulangan wilayah rawan banjir, kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengangguran.

Fraksi PKS juga menyoroti kenaikan angka stunting di Bontang yang mencapai 27,4% dan meminta pemerintah menjalankan program pengawasan stunting secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Selain itu, PKS mendorong realisasi pembangunan polder di RT 23 Tanjung Laut dengan pembebasan lahan yang adil dan bermanfaat, diharapkan dapat dianggarkan dalam perubahan APBD 2024.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya regulasi penganggaran dan pembangunan agar proyek-proyek yang sedang berjalan dapat selesai tepat waktu, menjamin manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bontang.

“Dengan pandangan ini, Fraksi PKS berharap dapat berkontribusi positif dalam pembahasan perubahan APBD Kota Bontang 2024, memastikan kepentingan masyarakat terakomodir dengan baik,” tutup Adrofdita. (Adv)

Penulis: YuEditor: Redaksi