DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Fraksi Amanat Nurani Rakyat (ANUR) yang diwakili oleh Irfan, pada Jumat (3/8/2024), memberikan pandangan mendalam mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2024.
Irfan mengungkapkan bahwa dalam perubahan APBD 2024, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 2,772 triliun. Rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 296,330 miliar, pendapatan dari sektor Transfer sebesar Rp 2,456 triliun, dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 19,937 miliar.
Belanja daerah untuk tahun ini dialokasikan sebesar Rp 3,353 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,124 triliun, belanja modal Rp 1,225 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 3,634 miliar.
Dalam hal pembiayaan, Irfan mencatat penerimaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp 605,261 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 25 miliar guna penyertaan modal ke Bank Kaltimtara.
“Fraksi Amanat Nurani Rakyat melihat adanya peningkatan signifikan dalam realisasi pendapatan daerah dibandingkan target yang telah ditetapkan. Namun, kami menekankan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujarnya.
Irfan juga menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana yang memadai serta subsidi biaya pengobatan.
Ia juga meminta agar proses penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) didasarkan pada pencapaian periode sebelumnya serta dibandingkan dengan tiga tahun terakhir.
“Fraksi berharap angka dalam KUA-PPAS tahun 2024 rasional dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Di akhir, Fraksi ANR mengingatkan Walikota untuk mengevaluasi penggunaan APBD pada semester pertama, terutama untuk sektor-sektor yang terdampak krisis ekonomi. Mereka menyarankan agar fokus pembangunan pada semester kedua diarahkan pada pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
“Harapannya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih cermat dalam merancang program agar tepat waktu dan sasaran, sehingga mengurangi jumlah SiLPA yang tinggi di akhir tahun anggaran,” pungkas Irfan. (Adv)
