DIGTALPOS.com, Kutim, Kalimantan Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, mengungkapkan keprihatinannya terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk sektor pendidikan yang belum optimal. Joni mendesak pemerintah daerah untuk segera memenuhi target alokasi anggaran ini agar dapat memberikan dampak yang maksimal.
“Anggaran untuk pendidikan saat ini belum sepenuhnya terealisasi, padahal alokasinya sebesar 20% dari APBD,” jelas Joni dalam pernyataannya kepada media beberapa waktu lalu.
Menurut Joni, anggaran pendidikan seharusnya mampu menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, termasuk daerah-daerah pelosok. Ini merupakan langkah penting untuk pembangunan yang merata dan memastikan masyarakat di daerah terpencil juga merasakan manfaatnya.
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan perlunya distribusi anggaran yang lebih merata, terutama di sektor pendidikan. “Undang-undang sudah jelas menetapkan besaran alokasi anggaran untuk pendidikan, dan kita perlu memastikan hal ini diterapkan secara konsisten,” tambahnya.
Joni juga mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan briefing khusus guna menuntaskan alokasi anggaran pendidikan 20% sesuai dengan aturan pusat. Ia menekankan bahwa dana tersebut harus dikelola dengan baik dan disalurkan tepat sasaran agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kita berharap alokasi anggaran 20% untuk pendidikan dapat dimaksimalkan sesuai dengan APBD Kutim yang ada. Pemerintah harus mampu mengakomodasi kebutuhan ini sesuai dengan peraturan pusat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, penerapan anggaran 20% untuk pendidikan adalah kebijakan nasional, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing, dari tingkat atas hingga ke tingkat bawah. (Adv)