DIGTALPOS.com, Bontang, Kalimantan Timur – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dalam upaya penanganan banjir. Ia menekankan pentingnya anggaran yang memadai agar penanganan banjir menjadi prioritas utama dalam APBD Kota Bontang.
Pria yang akrab disapa AH menyatakan, anggaran yang optimal sangat diperlukan untuk melaksanakan program-program penanggulangan banjir yang telah direncanakan. Ia menekankan bahwa langkah-langkah konkret harus segera diimplementasikan untuk mengurangi risiko banjir yang sering melanda wilayah Bontang.
“Banjir adalah salah satu masalah utama di Kota Taman (sebutan Bontang) ini yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujar Agus Haris.
Ia menambahkan bahwa penanganan banjir memerlukan strategi komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan pembebasan lahan untuk pembuatan polder.
“Di Bontang ini masalah yang paling penting kan cuman soal banjir dan kebakaran. Saya minta Pemkot ini maksimal anggaran penanggulangan banjir, sembari menunggu anggaran 10 persen APBD untuk banjir itu finalisasi dan harmonisasi di Kemenkumham,” ujarnya, Senin (29/7/2024).
Politikus partai Gerindra Bontang ini mengemukakan, musibah banjir sering kali menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil yang signifikan, dan seharusnya bisa diminimalisir dengan penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ia meminta adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan banjir.
Ia mengusulkan agar Pemkot Bontang melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong membersihkan saluran air dan sungai untuk mencegah penyumbatan yang dapat memicu banjir.
“Pemkot Bontang juga perlu rutin melakukan evaluasi terhadap program penanganan banjir yang telah berjalan, dengan melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mencari solusi yang lebih efektif,” tambahnya.
Selain itu, AH menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran penanganan banjir. Ia menegaskan perlunya laporan yang jelas dan akuntabel mengenai penggunaan dana tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah.
“Dengan langkah konkret dan pengawasan antara legislatif dan eksekutif, saya rasa penanganan banjir akan lebih maksimal,” tandasnya. (Adv)
