Kritik Kesejahteraan Masyarakat di Kutai Timur, Komisi D Soroti Kinerja dan Pengelolaan Anggaran

Kritik Kesejahteraan Masyarakat di Kutai Timur, Komisi D Soroti Kinerja dan Pengelolaan Anggaran
Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui (ist)

DIGTALPOS.com, Kutim, Kalimantan Timur – Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai masih belum maksimal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yan Ipui mengatakan, kendati anggaran tersedia, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum mencapai hasil yang diharapkan.

Sebab itu, salah satu fokus Komisi D DPRD Kutim yakni pengawasan kinerja aturan ketimbang memiliki visi misi sendiri.

“Visi dan misi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bupati. Kami mendukung dan mengawasi agar semua dinas mengikuti visi tersebut, yang juga mengacu pada visi misi presiden,” kata Yan Ipui, di Kantor DPRD Kabupaten Kutim, belum lama ini.

Yan Ipui menambahkan bahwa meskipun anggaran ada, banyak program pemerintah belum optimal karena pengelolaan yang tidak efisien. “Contohnya, meskipun dana tersedia, pengunaannya belum maksimal. Ada anggaran yang mengendap dan tidak digunakan secara efektif, yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.

Yan juga menyoroti masalah infrastruktur sebagai penghambat. “Kondisi jalan yang buruk, seperti jalan becek yang menghambat distribusi hasil kebun sawit, menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan program. Ini menjadi salah satu masukan kami agar pemerintah memperbaiki kinerja aparatur secara menyeluruh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yan mengungkapkan bahwa setelah rapat kerja dengan dinas terkait, laporan diserahkan kepada ketua DPRD untuk tindak lanjut ke Badan Anggaran (Banggar). Meskipun ada anggaran yang disiapkan, Yan menekankan bahwa permasalahan utama adalah penerapan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di dinas terkait.

“Sering kali anggaran besar hanya muncul pada perubahan anggaran, dan program pembangunan yang direncanakan belum berjalan efektif hingga bulan Juli. Ini merupakan pola berulang yang perlu perhatian serius,” tegasnya.

Yan berharap adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM agar program-program kesejahteraan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. (Adv)

Penulis: SnEditor: Redaksi