DIGTALPOS.com, Kutim – Upaya penanggulangan penyebaran HIV/AIDS terus didorong dengan penanganan yang intensif bagi mereka yang terinfeksi. Data dari praktisi kesehatan di Kutai Timur menunjukkan bahwa sekitar 42% kasus penularan berasal dari kalangan pekerja atau karyawan.
Isu ini menjadi perhatian serius dalam rapat Pansus, di mana perdebatan mengenai screening calon pekerja dianggap kontroversial karena melanggar privasi dan dapat merugikan calon tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menanggapi permasalahan ini dengan menjelaskan bahwa data dari praktisi kesehatan tersebut adalah fakta yang tidak bisa diabaikan.
“Ini adalah hal penting yang terungkap dalam rapat. Ada argumen bahwa pemeriksaan calon pekerja bisa merugikan privasi mereka, tetapi dalam konteks ini, penting untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran penyakit sejak dini,” ungkap Novel di kantor DPRD Kutai Timur, Rabu (17/07/2024).
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi titik masuk dan fokus primer dalam upaya penanggulangan penyakit ini.
“Dalam konteks kesehatan, penting untuk mengetahui titik masuk dan fokus utamanya harus diperhatikan,” tambahnya.
Novel juga menyatakan bahwa DPRD Kutai Timur akan terus menindaklanjuti penanganan HIV/AIDS ini melalui regulasi yang ada.
“Sebagai Pansus, kami akan membahas aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta merumuskan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini,” jelas Novel.
Dia menegaskan, fokus saat ini bukan hanya pada pencegahan tetapi juga pada pengendalian dan pengobatan bagi mereka yang terinfeksi, untuk memutus rantai penyebaran penyakit ini secara bertahap.
“HIV/AIDS bukan lagi penyakit yang tabu atau memalukan, tetapi tantangan yang harus kita kendalikan agar tidak menyebar lebih luas,” pungkasnya. (Adv)
